Dicegah KPK Keluar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Begini Reaksi Sekjen DPR

Indra ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota DPR Tahun Anggaran 2020 bersama enam orang lainnya.

Sebelumnya, KPK telah mencegah anak buah Hasto bersama tiga advokat dan satu mantan kader PDIP

Pencekalan itu, kata Tessa berlaku selama enam bulan ke depan.

Sekjen DPR Indra Iskandar sebelumnya bersama enam orang lain dicegah KPK ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek rumah DPR.

Pengadaan lahan tersebut berada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Indra pada pemeriksaan hari ini batal karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.

Dugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah konkret dengan menerapkan kebijakan penghematan energi DPR, termasuk pengurangan penggunaan listrik dan bahan bakar, sebagai respons terhadap arahan pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan ef

Indra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.

Indra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK

Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, Anda dapat mengajukan sanggah kepada Sekjen DPR.

Menurut Hakim Sulistyanto, KPK bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Indra sebagai tersangka.

Menyimak perjalanan karier dan kekayaan Indra Iskandar, Sekjen DPR RI, serta tantangan hukum yang dihadapinya.

Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).

Ali menjelaskan proses penetapan tersangka memang belum secara resmi belum diumumkan.