Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Albertina menyebut, sidang vonis etik Firli Bahuri ini akan digelar secara terbuka.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Mentan SYL.

Dewas KPK akan menggelar sidang vonis dugaan tiga pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu, 27 Desember 2023.

Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.

"(Firli Bahuri) Tidak (hadir)," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris

Alex Tirta menghadiri panggilan Dewas KPK tanpa membawa dokumen apapun.

Total saksi yang akan diperiksa dalam sidang etik Firli total terdapat 27 orang.

Firli Bahuri tidak hadir dalam sidang perdana ini.

Sidang pelanggaran etik itu digelar pada hari ini.

Haris menyebut, Firli tak hadir lantaran masih mengikuti proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Tumpak berjanji sidang pelanggaran etik Firli Bahuri akan diselesaikan dengan cepat.

Merujuk ketentuan KUHAP lama dan KUHAP baru. Menurutnya bukti tidak cukup sesuai aturan hukum.

Pengembalian SPDP itu setelah batas waktu P19 habis. Petunjuk jaksa tidak juga dipenuhi penyidik.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan pernah mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku.

Firli Bahuri diduga bocorkan informasi penangkapan Hasto Kristiyanto, memicu kontroversi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penyidik masih berada pada tahapan untuk memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pencabutan gugatan dibacakan langsung kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar pada sidang gugatan perdana di PN Jaksel.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor