Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Albertina menyebut, sidang vonis etik Firli Bahuri ini akan digelar secara terbuka.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Mentan SYL.

Dewas KPK akan menggelar sidang vonis dugaan tiga pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu, 27 Desember 2023.

Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.

"(Firli Bahuri) Tidak (hadir)," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris

Alex Tirta menghadiri panggilan Dewas KPK tanpa membawa dokumen apapun.

Total saksi yang akan diperiksa dalam sidang etik Firli total terdapat 27 orang.

Firli Bahuri tidak hadir dalam sidang perdana ini.

Sidang pelanggaran etik itu digelar pada hari ini.

Haris menyebut, Firli tak hadir lantaran masih mengikuti proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Tumpak berjanji sidang pelanggaran etik Firli Bahuri akan diselesaikan dengan cepat.

Merujuk ketentuan KUHAP lama dan KUHAP baru. Menurutnya bukti tidak cukup sesuai aturan hukum.

Pengembalian SPDP itu setelah batas waktu P19 habis. Petunjuk jaksa tidak juga dipenuhi penyidik.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan pernah mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku.

Firli Bahuri diduga bocorkan informasi penangkapan Hasto Kristiyanto, memicu kontroversi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penyidik masih berada pada tahapan untuk memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pencabutan gugatan dibacakan langsung kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar pada sidang gugatan perdana di PN Jaksel.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, terkait dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

10 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.