Demo Depan Gedung DPR, Cek Pengalihan Arus Lalu Lintas Sekitar Slipi

Hal ini menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di sekitar kawasan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Polisi pun melakukan rekayasa arus sejak pukul 09.30 WIB.

Dari atas mobil taktis, kepolisian menyemprotkan water canon untuk memadamkan api sekaligus membubarkan massa.

Kendaraan yang sudah melewati Semanggi, diarahkan ke Gerbang Pemuda.

Bagi pengendara yang ingin menuju Slipi atau Jakarta Barat, disarankan untuk memutar balik di depan Hotel Mulia.

Rekayasa lalu lintas dalam rangka mengantisipasi kepadatan kendaraan selama aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali mengimbau agar pengendara bisa mencari rute alternatif lain

Pengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.

Semua jalan baik arteri maupun tol depan Gedung DPR/MPR sudah ditutup sejak pukul 12.23 WIB.

Menurut jadwal, aksi pertama digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir.

Kepolisian menegaskan tidak melarang demonstrasi dengan tidak mengganggu dan mencelakakkan orang lain.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.

Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas utama tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara ruas jalan menuju Jalan Ir. H. Juanda (Dago).

Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.

Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.