Dasco Minta Komisi X DPR Segera Panggil Kemendikdasmen Bahas Polemik Pendaftaran SNBP

Dasco mengatakan, pihaknya juga telah mendengar keluhan masyarakat terkait permasalahan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta, Komisi X DPR RI segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas polemik pendaftaran jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait," kata Dasco, saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

Dasco mengatakan, pihaknya juga telah mendengar keluhan masyarakat terkait permasalahan tersebut.

"Kami sudah mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini," ungkapnya.

Banyak Siswa Protes karena Tak Bisa Daftar SNBP

Sebagai informasi, belakangan muncul protes SNBP di sekolah-sekolah. Mereka disebut terancam tidak bisa mendaftar SNBP 2025 karena berbagai faktor.

Salah satunya siswa-siswa SMA Negeri 1 Mempawah di Kalimantan Barat yang menggelar demonstrasi pada Senin (3/2).

Mereka protes atas kelalaian guru yang tidak mendaftarkan data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga habis tenggat 31 Januari lalu.

Akibatnya, siswa-siswa SMAN 1 Mempawah tidak bisa mendaftar kuliah lewat jalur SNBP.

Apa Itu SNBP?

Salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diadakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Jalur ini menggantikan SNMPTN dan bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Merdeka Belajar dengan transformasi Kampus Merdeka di perguruan tinggi.

Berbeda dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), SNBP tidak menggunakan ujian tertulis, melainkan menilai prestasi akademik dan non-akademik siswa.

Proses seleksi ini lebih menekankan pada penilaian rapor serta pencapaian lain yang relevan dengan program studi yang dipilih oleh calon mahasiswa.

Dalam Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022, dijelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih fokus pada proses pembelajaran yang komprehensif.

Selain itu, kebijakan ini juga berupaya meningkatkan kemampuan penalaran siswa serta mengakomodasi keragaman peserta didik dengan cara yang lebih transparan dan terintegrasi.