CSIS: Indonesia Berpotensi Dorong Solusi Dua Negara Palestina Melalui BoP
Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong Solusi Dua Negara Palestina melalui keanggotaan di Badan Perdamaian (BoP) dengan pengerahan pasukan TNI, namun perlu kejelasan aturan keterlibatan dan komitmen AS.
Kepala Departemen Hubungan Internasional Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), Lina Alexandra, menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam mendorong Solusi Dua Negara Palestina. Peran strategis ini dapat diwujudkan melalui keanggotaan Indonesia di Badan Perdamaian (BoP) yang dibentuk Amerika Serikat.
Pernyataan ini disampaikan Lina Alexandra di Jakarta pada Minggu (22/2), menyoroti rencana Indonesia mengirimkan 8.000 personel TNI. Pasukan tersebut akan dikerahkan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Jalur Gaza.
Dengan jumlah personel yang signifikan, Indonesia diharapkan memiliki pengaruh lebih besar dalam Dewan Perdamaian. Hal ini krusial untuk memastikan arah keputusan Dewan selaras dengan kepentingan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian abadi di Palestina.
Peran Strategis Indonesia di Badan Perdamaian
Lina Alexandra dari CSIS menekankan bahwa kehadiran pasukan Indonesia yang besar di Jalur Gaza harus dimanfaatkan secara optimal. Jumlah personel yang mencapai 8.000 prajurit TNI memberikan Indonesia posisi tawar kuat di Dewan Perdamaian.
Indonesia seharusnya memiliki suara yang lebih besar ("have a bigger say") untuk memengaruhi keputusan Dewan Perdamaian. Dewan ini dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menjadi penentu arah kebijakan.
Namun, Lina mempertanyakan apakah BoP yang dibentuk AS ini benar-benar dapat membawa pada cita-cita Solusi Dua Negara Palestina. Jika tidak, Indonesia perlu memiliki strategi yang jelas untuk melindungi kepentingannya.
Oleh karena itu, Indonesia perlu memperjelas aturan keterlibatan atau rules of engagement (RoE) dalam pengerahan pasukannya. Kejelasan ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai skenario di lapangan.
Tantangan dan Risiko Misi Kemanusiaan di Gaza
Meskipun misi utama Indonesia adalah kemanusiaan dan pembangunan kembali fasilitas di Jalur Gaza, potensi kontak senjata tidak dapat diabaikan. Aturan keterlibatan yang jelas sangat diperlukan, terutama jika pasukan Indonesia terlibat dalam situasi konflik.
Salah satu kemungkinan risiko adalah mandat pelucutan senjata terhadap pihak yang berkonflik, seperti Hamas. Hamas sendiri telah memberikan peringatan keras kepada Indonesia, menyatakan akan menganggap ISF sama dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) jika terlibat dalam misi tersebut.
Lina Alexandra menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya menjalankan mandat pelucutan senjata terhadap salah satu kekuatan yang berkonflik ini. Hal ini dapat membahayakan posisi netral Indonesia dan tujuan utama misi kemanusiaan.
Strategi Keluar dan Komitmen Amerika Serikat
Kepastian aturan keterlibatan juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan Indonesia keluar dari BoP. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Indonesia bisa keluar jika keputusan Dewan tidak sesuai dengan kepentingan nasional dalam memperjuangkan Solusi Dua Negara Palestina.
Namun, Lina menyoroti bahwa mekanisme atau cara keluar dari BoP belum pernah dibicarakan secara detail. Indonesia perlu memikirkan strategi keluar yang tepat agar tidak menimbulkan tuntutan atau masalah di kemudian hari.
Harapan Indonesia untuk mendorong Solusi Dua Negara Palestina melalui BoP perlu dipertegas dengan komitmen jelas dari Amerika Serikat. Terutama dari Presiden Donald Trump, bahwa Dewan tersebut akan selaras dengan perjuangan Indonesia untuk perdamaian di Palestina.
Sumber: AntaraNews