China Tegaskan Hak Palestina Terbebas dari Perang dan Solusi Dua Negara

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak untuk terbebas dari perang dan merasakan pembangunan damai, serta mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan keluar yang rasional.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, baru-baru ini menyampaikan pernyataan tegas mengenai situasi di Palestina. Ia menekankan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang sama dengan warga dunia lainnya untuk hidup bebas dari konflik dan menikmati pembangunan yang damai. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Beijing, Minggu (08/3), membahas kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China.

Situasi di Gaza, Palestina, masih menjadi sorotan dunia menyusul konflik berkepanjangan yang telah menelan banyak korban jiwa. Sejak Oktober 2023, lebih dari 71.000 orang tewas, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka. China memandang kondisi ini menyangkut batasan dasar moralitas internasional yang harus dihormati.

Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan adil Palestina. Dukungan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak nasional mereka yang sah dan mendorong komunitas internasional agar mengembalikan keadilan bagi rakyat Palestina.

Dukungan China untuk Keadilan Palestina

Wang Yi secara gamblang menyatakan bahwa gejolak dan perang bukanlah takdir bagi rakyat Palestina. Ia percaya bahwa mereka berhak atas kehidupan yang bebas dari konflik, layaknya masyarakat di belahan dunia lainnya. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi China yang konsisten dalam isu hak Palestina terbebas dari perang.

China, melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi, berjanji untuk terus berdiri di samping Palestina dalam perjuangan mereka. Dukungan ini mencakup upaya untuk memastikan hak-hak nasional Palestina diakui dan dihormati oleh komunitas global. Beijing juga mendesak masyarakat internasional untuk bertindak lebih jauh dalam menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Upaya global untuk mencapai gencatan senjata di Gaza disambut baik oleh China, namun Wang Yi menekankan bahwa ini hanyalah langkah awal. Diperlukan usaha tanpa henti untuk mengokohkan gencatan senjata, mendorong rekonstruksi, dan pada akhirnya menyelesaikan masalah Palestina secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Solusi Dua Negara sebagai Jalan Keluar Rasional

Menteri Luar Negeri Wang Yi menegaskan bahwa hanya ada satu solusi yang rasional dan diakui secara luas untuk menyelesaikan masalah Palestina. Solusi tersebut adalah "solusi dua negara", yang dianggap sebagai landasan bagi perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. China menolak segala pengaturan lain atau pembentukan mekanisme baru yang dapat merusak prinsip ini.

Wang Yi menekankan bahwa setiap mekanisme baru atau pengaturan alternatif harus mendukung, bukan merusak, kerangka "solusi dua negara". Hal ini menunjukkan komitmen China terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai.

Masyarakat internasional tidak boleh membiarkan masalah Palestina kembali terpinggirkan dari agenda global. PBB, menurut Wang Yi, memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memainkan peran utama dalam proses perdamaian ini. Peran aktif PBB sangat krusial untuk memastikan implementasi solusi yang adil dan berkelanjutan.

Situasi Gaza dan Peran Board of Peace

Saat ini, Gaza berada di bawah wewenang Board of Peace (BoP), sebuah entitas yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kewenangan ini diberikan setelah resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 mengizinkan pembentukan International Stabilization Force (ISF). ISF beroperasi di bawah panduan strategis BoP dan akan didanai melalui kontribusi sukarela dari para donor serta sumber pendanaan BoP dan pemerintah.

Sejumlah negara telah bergabung dalam BoP, menunjukkan upaya kolektif untuk menstabilkan kawasan tersebut. Namun, Palestina sendiri tidak termasuk dalam keanggotaan BoP. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai representasi dan partisipasi Palestina dalam forum yang memengaruhi masa depan mereka.

Negara-negara yang tergabung dalam BoP dipimpin oleh Amerika Serikat dan meliputi:

• Argentina
• Armenia
• Azerbaijan
• Albania
• Bahrain
• Belarus
• Bulgaria
• Kamboja
• El Salvador
• Mesir
• Hungaria
• Indonesia
• Israel
• Yordania
• Kazakhstan
• Kosovo
• Kuwait
• Mongolia
• Maroko
• Pakistan
• Paraguay
• Qatar
• Arab Saudi
• Türkiye
• Uni Emirat Arab
• Uzbekistan
• Vietnam

Menariknya, beberapa negara besar Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, tidak ikut dalam daftar tersebut. Selain itu, anggota Dewan Keamanan PBB lainnya yaitu China dan Rusia juga tidak masuk dalam keanggotaan BoP.

Sumber: AntaraNews