Cegah Banjir Besar di Bali, Pemkot Denpasar akan Tertibkan Wilayah Bantaran Sungai

Pemkot Denpasar mengambil langkah strategis lintas sektor sebagai upaya antisipasi bencana banjir.

Pemerintah Kota Denpasar terus bergerak dalam memastikan langkah lanjutan pasca bencana banjir besar yang terjadi di wilayah Kota Denpasar, Bali, pada Rabu (10/9) lalu.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah Kota Denpasar.

"Berbagai upaya akan terus dioptimalkan sebagai langkah antisipasi, yakni optimalisasi alat peringatan dini (early warning system), normalisasi sungai hingga penertiban tata ruang," kata Jaya Negara saat memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) Pasca Banjir di Graha Sewaka Dharma, Kota Denpasar, pada Selasa (23/9). 

Dalam arahannya, Walikota Jaya Negara mengatakan bahwa bencana banjir yang menerjang wilayah Kota Denpasar khususnya bantaran Sungai Badung, menuntut pemerintah untuk bekerja cepat dalam mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari. Karenannya, Pemkot Denpasar mengambil langkah strategis lintas sektor sebagai upaya antisipasi bencana banjir. 

Lebih lanjut dijelaskan, rapat kordinasi ini dilaksanakan guna mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik dari para ahli, stakeholder serta masyarakat terdampak. Sehingga upaya antisipasi dapat terus dioptimalkan. Selain itu, percepatan verifikasi data terhadap wilayah yang terdampak seperti rumah tinggal, kegiatan usaha, pura, sawah, kebun, peternakan, fasilitas umum dapat terus dioptimalkan.

"Jadi hari ini kita evaluasi memastikan segala sesuatunya sudah berjalan dan siapkan langkah antisipasi untuk mencegah bencana serupa dikemudian hari," imbuhnya.

Beragam Upaya Dioptimalkan

Walikota Jaya Negara menegaskan, beragam upaya yang akan dioptimalkan yakni pertama, normalisasi Tukad Badung dan Tukad Mati dan seluruh sungai di wilayah Kota Denpasar. Kedua, penertiban tata ruang, terutama di wilayah bantaran sungai dan telah dibentuk tim penertiban tata ruang yang melibatkan Forkopimda. Ketiga, pengendalian tata ruang dengan menggandeng stakeholder terkait, seperti perbekel atau lurah dan pekaseh. 

"Kita sudah bentuk tim untuk penertiban tata ruang dengan menggandeng Forkopimda serta stakeholder terkait, seperti pekaseh dan perbekel atau lurah," ujarnya. 

Selanjutnya keempat, Pemkot Denpasar berencana untuk menyewa lahan pribadi yang berada di bantaran sungai untuk dijadikan taman. Sehingga tidak lagi terdapat bangunan yang melanggar sempadan sungai. 

Selain itu, penghijauan di wilayah bantaran sungai, termasuk pemetaan lahan sawah dilindungi juga akan terus dioptimalkan. Hal ini untuk memperkuat tebing sungai dan menambah daerah resapan air. Selain itu, optimalisasi alat peringatan dini atau early warning system akan terus dilakukan, terutama bersama BMKG agar peringatan dini lebih cepat disosialisasikan. 

Sewa Lahan Masyarakat

"Kita berencana menyewa lahan masyarakat yang ada di bantaran sungai untuk dilaksanakan penghijauan, dan untuk yang bukan lahan milik pribadi, kita akan tertibkan, semoga upaya ini dapat mencegah terjadinya bencana serupa dikemudian hari," ujarnya. 

Sebelumnya, BPBD Provinsi Bali mencatat 18 orang tewas akibat banjir di wilayah Bali yang terjadi pada Rabu (10/9). Empat orang masih dalam pencarian.

"Korban meninggal dunia tercatat 18 orang, dengan 12 di antaranya di Kota Denpasar, tiga di Kabupaten Gianyar, dua di Kabupaten Jembrana, dan satu di Kabupaten Badung," kata Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Wayan Suryawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9).