BGN Ingatkan SPPG Patuhi Juknis Operasional, Sanksi Suspend Menanti Pelanggar

Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas ingatkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mematuhi petunjuk teknis operasional pemerintah guna menjamin kualitas program Makan Bergizi Gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyerukan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar senantiasa mematuhi petunjuk teknis (juknis) operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peringatan ini disampaikan untuk memastikan standar kualitas dan keamanan layanan gizi terpenuhi bagi masyarakat. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan pentingnya kepatuhan ini di Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 27 Maret.

Penegasan tersebut disampaikan Harjito usai pembukaan dan peninjauan SPPG Sukoharjo 2 Klojen, Kota Malang. Ia menekankan bahwa setiap SPPG yang terbukti tidak beroperasi sesuai juknis akan dikenakan sanksi tegas. Sanksi yang dimaksud adalah pemberhentian sementara atau suspend operasional, sesuai arahan langsung dari Presiden.

Langkah ini diambil BGN sebagai upaya menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan. Kepatuhan terhadap juknis meliputi berbagai aspek, mulai dari kelengkapan fasilitas hingga tata kelola limbah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan layak dan aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Sanksi Tegas bagi Pelanggar Juknis Operasional SPPG

Harjito menjelaskan bahwa BGN akan bertindak tegas terhadap SPPG yang melanggar ketentuan operasional. "Kami dari BGN senantiasa berusaha untuk menegakkan juknis. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam sambutan jika ada SPPG yang tidak sesuai, perintah Presiden adalah suspend," kata Harjito. Sanksi suspend ini merupakan bentuk peringatan serius untuk mendorong perbaikan.

Selama masa pemberhentian sementara, BGN akan melakukan pengawasan intensif terhadap SPPG tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPPG melaksanakan proses perbaikan yang komprehensif. Perbaikan mencakup kelengkapan fasilitas, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem tata kelola limbah sampah.

Setelah semua persyaratan dan standar operasional terpenuhi, SPPG yang bersangkutan baru akan diizinkan untuk beroperasi kembali. Proses ini menunjukkan komitmen BGN dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan gizi. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima manfaat program.

Evaluasi SPPG di Pulau Jawa dan Kondisi Khusus Malang

Harjito mengungkapkan bahwa di Kota Malang, terdapat satu SPPG yang pernah dijatuhi sanksi penghentian operasional sementara. Sanksi tersebut diberikan karena SPPG tersebut menghidangkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kondisi yang tidak layak dikonsumsi. Kejadian ini menjadi contoh nyata dari penegakan aturan yang dilakukan BGN.

Meskipun demikian, BGN telah melakukan pembinaan dan edukasi kepada SPPG tersebut. "Namun, kami sudah melakukan pembinaan dan edukasi. Mudah-mudahan ke depannya di Kota Malang tidak ada kejadian serupa lagi. Secara umum, kondisi di Kota Malang sudah oke (baik)," ujarnya. Pembinaan ini menunjukkan pendekatan BGN yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membimbing.

Mengenai evaluasi di Pulau Jawa secara keseluruhan, Harjito menyampaikan hasil yang positif. Rata-rata SPPG di wilayah tersebut telah beroperasi sesuai dengan juknis yang berlaku. Namun, ia mengakui adanya tantangan, terutama di daerah pelosok atau perbatasan pantai yang sulit dijangkau, di mana jumlah SPPG cukup banyak, sekitar 11.000-an di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Tantangan aksesibilitas ini memerlukan strategi pengawasan yang adaptif. BGN terus berupaya menjangkau semua titik layanan untuk memastikan kepatuhan. Hal ini penting agar tidak ada celah yang dapat mengurangi kualitas layanan gizi di daerah terpencil sekalipun.

Peran Masyarakat dan Standar Kualitas SPPG

BGN membuka saluran informasi bagi masyarakat untuk melaporkan temuan terkait kualitas MBG dari SPPG. Masyarakat dapat memanfaatkan nomor 127 untuk menyampaikan laporan. Selain itu, pelaporan juga bisa disampaikan kepada koordinator wilayah atau koordinator di tingkat kecamatan. Inisiatif ini mendorong partisipasi aktif publik dalam pengawasan.

Badan Gizi Nasional menjamin bahwa setiap laporan yang masuk akan mendapatkan perhatian serius dan tindak lanjut di lapangan. Komitmen ini bertujuan untuk membangun sistem pengawasan yang transparan dan responsif. Dengan demikian, kualitas layanan gizi dapat terus terjaga melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat turut menyampaikan hasil peninjauan SPPG Sukoharjo 2 Klojen. Kedatangan Direktur Harjito bertujuan untuk memastikan SPPG yang baru dibuka telah memenuhi standar yang ditetapkan. Peninjauan menunjukkan bahwa operasional SPPG tersebut sudah sesuai aturan, termasuk sirkulasi pengolahan hingga tahap pengemasan makanan.

Wahyu Hidayat juga menyoroti pentingnya pembagian tugas yang jelas antar-petugas di SPPG. "Jadi tidak boleh ada petugas (orang) yang bercampur," ucapnya. Hal ini untuk mencegah kontaminasi dan memastikan kebersihan maksimal. Fasilitas pendukung dan ketersediaan alat pembersih untuk bahan pangan dengan temperatur tertentu juga menjadi perhatian utama dalam peninjauan tersebut.

Sumber: AntaraNews