Bali Siapkan Aturan Tabungan Minimum Turis Asing, Jamin Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Lokal

Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun regulasi baru terkait Aturan Tabungan Minimum Turis Asing Bali untuk memastikan wisatawan memiliki dana cukup, meningkatkan kualitas pariwisata, dan mendukung ekonomi lokal.

Bali Siapkan Aturan Tabungan Minimum Turis Asing, Jamin Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Lokal

Pemerintah Provinsi Bali tengah mempersiapkan draf peraturan daerah yang akan mewajibkan setiap turis asing memiliki jumlah tabungan minimum. Regulasi ini, yang bertajuk “Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas”, bertujuan untuk mendorong pengelolaan pariwisata yang lebih bermutu di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa draf ini hampir rampung dan akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali.

Koster optimis bahwa proses pembahasan di DPRD tidak akan memakan waktu lama, sehingga peraturan ini dapat diundangkan pada tahun ini. Usulan kebijakan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur Koster kepada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebagai salah satu program prioritas Bali untuk tahun 2026.

Dalam rencana tersebut, pemerintah provinsi tidak akan menetapkan jumlah minimum yang tetap. Sebaliknya, pihak berwenang akan menilai catatan bank wisatawan selama tiga bulan terakhir. Tingkat dana yang disyaratkan akan disesuaikan berdasarkan rencana aktivitas dan durasi kunjungan turis di Bali.

Mengapa Aturan Tabungan Minimum Turis Asing Diperlukan?

Gubernur Koster menjelaskan bahwa tujuan utama dari aturan ini adalah untuk memastikan turis yang datang ke Bali memiliki dana yang cukup selama berada di pulau tersebut. Hal ini penting untuk mencegah kasus turis kehabisan uang di tengah perjalanan.

Usulan kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah provinsi Bali. Pasalnya, sering ditemukan kasus turis asing yang kehabisan uang dan pada akhirnya melanggar peraturan atau bahkan melakukan tindakan kriminal di Bali.

“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa turis yang datang ke Bali memiliki dana yang cukup. Jika uang mereka hanya cukup untuk seminggu, mereka seharusnya tidak tinggal selama tiga minggu, menjadi terlantar, dan terlibat dalam kegiatan kriminal,” jelas Koster.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan wisatawan dapat menikmati liburan mereka tanpa hambatan finansial yang dapat menimbulkan masalah bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Dampak Positif bagi Ekonomi Lokal dan Kualitas Pariwisata Bali

Selain mencegah masalah finansial, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan di ekonomi lokal Bali. Hal ini secara khusus akan memberikan dorongan signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Koster menegaskan bahwa turis yang memiliki dana memadai akan lebih banyak berbelanja di Bali, sehingga membantu menopang UMKM lokal dan meningkatkan nilai ekonomi daerah. Selain itu, mereka juga diwajibkan memiliki tiket pulang.

“Mereka akan lebih banyak berbelanja di Bali, membantu menopang UMKM kami, meningkatkan nilai ekonomi lokal, dan mereka juga harus memiliki tiket pulang,” kata Koster.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Bali untuk beralih dari pariwisata massal menuju model pariwisata berkualitas tinggi. Model ini tidak hanya berfokus pada jumlah pengunjung, tetapi juga pada dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mekanisme Verifikasi dan Penekanan pada Pariwisata Berkualitas

Alih-alih menetapkan ambang batas tabungan yang tetap, regulasi ini akan berfokus pada mekanisme verifikasi catatan keuangan selama tiga bulan sebelumnya. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan aktivitas yang direncanakan dan lama tinggal pengunjung.

Selain persyaratan finansial, peraturan ini juga akan mengatur bahwa pengunjung harus menghormati hukum dan budaya lokal Bali. Ini mencerminkan dorongan Bali untuk bergeser dari pariwisata massal ke model pariwisata berkualitas yang tidak hanya berfokus pada jumlah pengunjung.

Dengan demikian, Bali berharap dapat menarik wisatawan yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk menghargai warisan budaya serta keindahan alam pulau Dewata. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

Sumber: AntaraNews