regulasi pariwisata

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) fokus memperkuat tata kelola akomodasi wisata Bali demi menciptakan ekosistem industri yang adil dan berdaya saing. Apa saja langkah strategisnya?

Pemerintah Kabupaten Tolikara mengambil langkah strategis dengan menetapkan regulasi pendukung untuk mengakselerasi Pengembangan Pariwisata Tolikara, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bagaimana rencana induk ini akan diimplementasikan?

Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah tegas dalam penertiban akomodasi ilegal Bali dengan mengumpulkan Online Travel Agent (OTA) untuk memastikan kepatuhan regulasi dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun regulasi baru terkait Aturan Tabungan Minimum Turis Asing Bali untuk memastikan wisatawan memiliki dana cukup, meningkatkan kualitas pariwisata, dan mendukung ekonomi lokal.

Anggota DPR RI dorong Promosi Wisata Kalbar melalui media sosial untuk tingkatkan kunjungan, namun kendala regulasi pemandu wisata masih jadi pekerjaan rumah penting.

Kemenparekraf adakan pelatihan perizinan usaha pariwisata berbasis OSS di Bali, menyasar 80 pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Langkah ini penting untuk menertibkan ribuan akomodasi tak berizin dan meningkatkan tata kelola destinasi.

Kementerian Pariwisata memfasilitasi pelaku usaha di Bali untuk mengurus Perizinan OSS Pariwisata, menyusul temuan 2.612 akomodasi ilegal. Apa dampaknya bagi pariwisata?