Atasi Overcapacity Sampah di 2028, Prabowo Siapkan Proyek Rp58 Triliun
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah memulai program pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) di 34 lokasi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada kepala daerah bahwa masalah sampah merupakan isu yang sangat penting di Indonesia. Ia menyatakan bahwa semua tempat pembuangan akhir (TPA) diperkirakan akan mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity pada tahun 2028.
"Saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang, juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat," ungkap Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlangsung di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memulai program untuk mengubah sampah menjadi energi (Waste-to-Energy) di 34 lokasi. Investasi total untuk proyek ini mencapai USD 3,5 miliar atau setara dengan Rp 58 triliun.
"Saya minta groundbreaking beberapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi," tambahnya.
Prabowo menekankan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun, dengan situasi yang mendesak, pemerintah pusat akan memimpin proyek ini.
Inisiasi oleh Bupati
Prabowo menyampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa inisiatif dari sejumlah Bupati dalam upaya mengatasi masalah sampah. Pemerintah pusat saat ini sedang mempelajari langkah-langkah tersebut.
"Sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi. Ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman penyelesaian sampah," tutur Prabowo.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kita tidak boleh hanya menunggu tindakan dari pihak lain.
"Kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin," sambung dia.