3.196 Km Jalan Tol Tersambung di Akhir Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menjadikan perbaikan jalan rusak berat sebagai prioritas utama di tengah keterbatasan anggaran, demi menjaga konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh wilayah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran fantastis untuk program Jalan Mulus Bengkulu, membangun 172 kilometer jalan demi menopang agenda nasional di sektor pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah terus mendukung PT Hutama Karya dalam melanjutkan pembangunan Tol Jambi-Rengat, proyek strategis yang akan memperkuat konektivitas dan mendorong ekonomi di wilayah Sumatera.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan dana Rp90 miliar dari APBD 2026 untuk menuntaskan Pembangunan Jalan Kubar-Mahulu, diharapkan selesai tahun ini demi kelancaran akses masyarakat.

Proyek ini mendapatkan dukungan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, sebagai bentuk mitigasi risiko dan jaminan keberlanjutan proyek.

Menteri Dody menambahkan Kementerian PU akan terus mendukung percepatan penyelesaian ruas tol ini.

Terkait keberadaan Tol Cimanggis-Cibitung yang baru diresmikannya, Wapres mengharapkan akan mendorong efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi.

Jokowi berpesan kepada kepala daerah setempat agar tol yang sudah dibangun bisa didesain

Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.

Diharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik.

Jalan Lingkar Talaud memiliki total panjang 199 kilometer.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Gubernur Sumsel Herman Deru membahas percepatan Konektivitas Bengkulu Sumsel, termasuk infrastruktur jalan tol dan penataan angkutan batu bara untuk ekonomi daerah.

Wacana tersebut untuk ditunda atau dibatalkan selama masa konsensi pengelolaan jalan tol oleh BUJT masih berlangsung

DJP memastikan wacana pengenaan PPN pada jasa jalan tol masih tahap perencanaan dan belum diatur dalam regulasi, sehingga belum berdampak ke masyarakat.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan Tol Padang-Pekanbaru agar segera rampung tanpa hambatan, memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana dan bebas korupsi.

Tim Komisi V DPR RI mendesak Hutama Karya untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Sibanceh, khususnya di Seksi 1, agar proyek infrastruktur vital ini dapat berfungsi penuh dan tidak lagi terkendala sengketa masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp3,88 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung proyek strategis nasional seperti jalan tol dan membuat pembaca penasaran akan detail kasus

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan percepatan pemulihan Irigasi Anai di Padang Pariaman yang rusak akibat banjir bandang akhir 2025. Ribuan hektare lahan pertanian bergantung pada irigasi ini, dan pemulihan

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meresmikan groundbreaking Pembangunan Jalan Sabbang-Rongkong, membuka akses vital menuju Seko dan mendorong ekonomi Luwu Utara.

Pemerintah Kabupaten Lebak gencar melakukan verifikasi pendataan siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027. Program ini menargetkan 200 pelajar dari keluarga miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Kotabaru, Lampung Selatan, tetap mengutamakan kualitas tinggi dan standar keamanan, meskipun proyek ini dipercepat penyelesaiannya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan proyek strategis nasional **pembangunan kolam retensi Aceh Barat** senilai Rp300 miliar ke Kementerian PUPR, diharapkan mampu mengatasi masalah banjir dan menjadi destinasi wisata baru di Kota Meulaboh.

Komisi V DPR RI memfasilitasi percepatan Pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga Kendari, sebuah proyek strategis senilai Rp385,34 miliar yang diharapkan dapat mengatasi masalah banjir tahunan di Kota Kendari.