Remisi diberikan kepada narapidana yang tersebar di berbagai daerah
Pemerintah memberikan remisi kepada ribuan narapidana dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, Rabu (17/8). Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly dalam pidato upacara kemerdekaan yang digelar di kantornya. "Pada kesempatan ini pula pemerintah melalui Kemenkumham memberikan remisi kepada 175.510 warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sebagai bentuk penghargaan karena telah mengikuti program pembinaan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Yassona dalam pidatonya, Kamis (17/8).
Yassona juga berpesan kepada seluruh warga binaan lapas pemasyarakatan agar tetap mengikuti peraturan. Selian itu kepada sejumlah narapidana yang kembali menghirup udara bebas, diingatkan agar menjalani hidup tanpa mengulangi kesalahannya.
"Selamat bertemu orang tua, dan jaga dirimu. Jangan kembali menjadi warga binaan untuk kami bina kembali. Cukup sudah, beberapa tahun mungkin saudara kita bina, jadikan ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupmu, tegas dia.
"Jadikan hidupmu punya arti dalam masyarakat, tunjukan bahwa kamu adalah orang-orang yang telah berubah," tambah Yassona.
Dalam pidatonya, dia menyebut meskipun Indonesia telah merdeka selama 78 tahun, namun masih tetap ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menebarkan rasa kebencian, berita bohong, tidak menghargai perbedaan bahkan keyakinan agama yang berbeda.
"Sudah 78 tahun negara kita merdeka, tetapi kenyataannya masih ada perilaku-perilaku dan pemikiran seperti itu. Negara memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan berubah menurut kepercayaannya masing-masing. Ketika negara telah memberikan jaminan kebebasan untuk mempersempit dan membatasi ruang dan kebhinekaan dan keberagaman, kata kuncinya adalah JASMERAH. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah," tutur dia.
Yassona yang menggunakan baju adat Buton, Sulawesi Selatan menambahkan, negara Indonesia menang menjamin kebebasan dan berekspresi. Hal itu seperti yang dasar dibentuknya negara Indonesia dengan asas demokrasi. Namun kadang pula sering ditemukan pihak-pihak yang salah mengartikan kebebasan berekspresi itu sehingga menyimpang dari nilai demokrasi itu sendiri. "Saya selalu katakan kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan tapi anarki," tegas Yassona.
Sebanyak 175.510 narapidana baik di tingkat Warga Binaan di Lapas, Rutan, maupun LPKA mendapatkan remisi. Beberapa di antaranya telah dinyatakan bebas. "Adapun narapidana dan anak binaan yang diusulkan mendapat remisi umum sebanyak 175.510 di seluruh Indonesia terdiri dari remisi pengurangan sebagian hukuman, 172.904. Sedangkan remisi langsung bebas sebanyak 2.606," kata Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Irjen Pol Reynhard Saut Poltak Silitonga.
Adapun rinciannya remisi itu terdapat di tiga wilayah, diantaranya untuk wilayah Sumatera Utara dengan jumlah 19.962 orang, Jawa Timur sebanyak 17.106 orang, dan Jawa Barat sebanyak 17.016 orang.
Reynhard membeberkan dengan diberikan remisi kepada ribuan narapidana tersebut, negara dapat menghemat anggaran dalam pemberian makan kepada narapidana sebesar Rp267.715.830.000. "Bahwa pemberian RU telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk apresiasi, negara memberikan remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan," ujar dia.
Reporter: Rahmat Baihaqi
HA diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
Sang ibu menuntut pertanggungjawaban kepada pihak rumah sakit.
Baca Selengkapnya
BNN telah menyisihkan narkoba guna barang bukti pada saat persidangan.
Baca Selengkapnya
Ganjar Prabowo berkunjung ke rumah Nyai Sinta di Ciganjur
Baca Selengkapnya
Ma'ruf menduga kelompok ini menyasar anak muda karena masa depan bangsa ada di tangan mereka.
Baca Selengkapnya
Petugas Damkar selama satu jam berjibaku memadamkan api
Baca Selengkapnya
Kasus narkoba 100 kg ini menjadi sorotan usai disinggung Wakil Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
Baca Selengkapnya
Hal itu seperti tidak ada persaingan sama sekali antar pengusaha barang dan jasa.
Baca Selengkapnya
Rumah itu beralamat di Jalan Sriwijaya 2, Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi