Menuju World Science Forum 2026: Persimpangan antara Diplomasi dan Sains dengan Riset

Tidak dapat disangkal bahwa sains berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk Indonesia.

oleh Joannes Ekaprasetya Tandjung, Ph.D

“Mari kita gunakan sains untuk membangun, bukan untuk menghancurkan,” demikian ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.

Pidato Kepala Negara ini di satu sisi menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia. Di sisi lain, pernyataan tersebut juga dapat dilihat sebagai sikap tegas Presiden dalam menerapkan sains dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Tidak dapat disangkal bahwa sains berperan penting dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Bersumber dari Asta Cita poin ke-4 tentang peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan pendidikan serta pemberdayaan peran perempuan dan pemuda, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk memprioritaskan pengembangan manusia dengan menempatkan sains dan riset sebagai prioritas utama.

Awal tahun ini, Dr. Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah World Science Forum (WSF) ke-12 di Jakarta, pada 10–13 November 2026.

Dalam WSF ke-11 tahun 2024 di Budapest, Nur Trie Aries Suestiningtyas, Sekretaris Eksekutif BRIN yang mewakili Kepala BRIN, menyampaikan bahwa WSF yang akan dipimpin Indonesia mengusung tema “Science for Global Resilience and Equity” (Sains untuk Ketahanan dan Keadilan Global).

Pengamat luar negeri menilai bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, perkembangan sains dan riset di Indonesia masih belum inklusif bagi seluruh masyarakat. Banyak yang menganggap bidang ini masih bersifat eksklusif hanya bagi kalangan ilmuwan. Begitu pula diplomasi dan sains dianggap sebagai dua sisi dari satu koin yang hanya dimiliki oleh segelintir orang beruntung yang bekerja sebagai ilmuwan atau diplomat.

Menurut Dr. Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009–2014, yang berbicara dalam acara Asia Europe Foundation on Science Diplomacy pada Juli 2025, terdapat keterkaitan erat antara riset, sains, dan diplomasi. Konvergensi ini tak terelakkan.

Pada tahun 2007, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-13 (COP-13) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali. Bali Plan of Action dan Bali Declaration, dua dokumen hasil konferensi tersebut, masih relevan hingga kini dan sering dirujuk baik oleh para ilmuwan maupun diplomat dalam membahas dampak perubahan iklim.

Saat ini, situs Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (CBD) menampilkan Indonesia sebagai negara dengan Mega Biodiversity (keanekaragaman hayati terbesar di dunia). Sementara itu, UNESCO telah menetapkan Indonesia sebagai Super Power di bidang Kebudayaan. Pengakuan ini akan memberikan dampak besar apabila para diplomat dan ilmuwan dapat duduk bersama untuk merumuskan kebijakan luar negeri berbasis sains, yang dapat mempermudah para ilmuwan Indonesia menembus panggung internasional. Pengakuan semata tidak akan bermakna tanpa tindakan nyata.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan World Science Forum, Indonesia harus berfokus pada substansi yang akan bertahan selama bertahun-tahun, bahkan beberapa dekade ke depan. Forum ini tidak boleh sekadar menjadi ajang satu kali, tetapi — sebagaimana COP-13 UNFCCC — harus menjadi warisan abadi Indonesia bagi dunia.

Persiapan sedang dilakukan untuk membahas empat topik utama dalam WSF tahun depan, antara lain:

Sains, Teknologi, dan Inovasi (STI) untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna meningkatkan ketahanan global;

Pemajuan STI dalam pengurangan risiko bencana;

STI untuk pembangunan berkelanjutan; dan

Kontrak sosial baru untuk sains: memastikan keadilan dan memperkuat kepercayaan terhadap sains.

Sebagai perbandingan, Malaysia, selaku Ketua ASEAN tahun 2025, telah menginisiasi pendirian ASEAN Center for Science Diplomacy, yang akan menjadi pusat regional pertama di kawasan tersebut yang berfokus pada peran sains dalam kebijakan publik dan kerja sama antarnegara ASEAN.

Berdasarkan konteks tersebut, terdapat beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan:

Pertama, perlu dimulainya kolaborasi “win-win” antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan BRIN dalam memajukan diplomasi riset, inovasi, dan sains dari Indonesia ke dunia.

Hal ini untuk memastikan bahwa diplomasi sains bersifat inklusif dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam WSF, Kemlu dan BRIN disarankan bersama menjadi tuan rumah sesi yang berfokus pada Science Diplomacy for Global South dalam pencapaian SDGs.

Kedua, BRIN memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait dalam merumuskan posisi Indonesia yang berbasis data ilmiah dan bukti nyata. Hal ini penting agar kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi sains tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dari 2025 hingga 2045 dan seterusnya.

Kemlu memiliki kapasitas untuk menjalin komunikasi dengan kedutaan besar asing, baik di Jakarta maupun di berbagai ibu kota dunia, agar WSF yang dipimpin Indonesia dapat bergema secara global. Kombinasi BRIN dan Kemlu akan menjadi kekuatan besar dalam menyampaikan pesan yang jelas bahwa Indonesia adalah pemimpin baru dalam diplomasi sains.

Ketiga, perlu dibentuk Global Hub of Science Diplomacy yang berlokasi di kawasan BRIN, dan dokumen hasil forum tersebut harus dirancang sebagai Rencana Aksi Diplomasi Sains untuk Global South.

Akhirnya, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa laki-laki berasal dari Mars dan perempuan dari Venus. Lantas, apakah diplomasi dan sains juga benar-benar berbeda sehingga mustahil untuk bersatu dan saling mendukung? Ataukah hal ini disebabkan oleh perbedaan karakter — diplomat yang cenderung ekstrovert dan ilmuwan yang lebih introvert? Jika demikian, kapan kita akan sadar bahwa sains membutuhkan diplomasi sebagaimana diplomasi membutuhkan sains?

Saya percaya jawabannya adalah ya — mutlak ya. Kita harus berani menyeberangi persimpangan antara diplomasi dan riset melalui sains. Karena jika kita terus terjebak dalam ego sektoral, akan sulit bagi kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai masa depan cerah bagi generasi mendatang.

Seperti halnya para prajurit yang berangkat menjalankan tugas tanpa ragu, marilah kita berani melangkah sebagai prajurit diplomasi sains dan riset, menyeberangi jalan itu — jalan yang akan menjadi katalis bagi diplomasi sains dan membuka arah bagi para pemimpin masa depan.