Pakar UGM Bicara Soal Dinasti Politik di Kursi DPR RI, Memperlemah Demokrasi di Indonesia

Para anggota DPR-RI terpilih untuk periode 2024-2029 disinyalir banyak yang berasal dari kerabat dan keluarga.

Pada pesta politik tahun 2024 ini, pemilu khususnya di tingkat pemilihan legislatif diwarnai oleh isu adanya dinasti politik. Dikutip dari Ugm.ac.id, para anggota DPR-RI terpilih untuk periode 2024-2029 disinyalir banyak yang berasal dari kerabat dan keluarga.

Terkait adanya isu ini, Pakar Politik dan Demokrasi dari Fisipol UGM, Arga Pribadi Imawan, mengatakan bahwa adanya dinasti politik di kursi DPR ini bisa berdampak buruk bagi proses demokrasi selanjutnya.

“Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,” kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id.

Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:

Didominasi Orang-Orang Politik

Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat terdapat 79 dari 580 anggota parlemen yang memiliki kekerabatan dengan pejabat lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk penelusuran lebih dalam seperti riwayat pekerjaan, proyek yang sama, ataupun kekerabatan jauh.

Meningkatkan Kolusi dan Nepotisme

Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain.

Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.

“Bagaimanapun ini merupakan hasil kompromi yang representatifnya berkurang. Karena mereka memiliki kontrak politik yang lebih kuat dengan partai politik yang bersangkutan,” kata Arga.

Virus Pembunuh Demokrasi

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan Busyro Muqoddas terkait dinasti politik. Ia melihat adanya dinasti politik bisa menjadi virus pembunuh bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ia juga menyoroti tentang proses politik pada Pemilu 2024 ini. ia melihat pada pemilu tahun ini etika politik telah dikubur dan diganti dengan syahwat politik dari keluarga presiden.

“Proses politik selama pemilu kemarin membuktikan secara telanjang bahwa rasa malu telah hilang pada elite politik istana. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkobarnya nafsu syahwat politik keluarga presiden,” kata Busyro dikutip dari Merdeka.com pada 12 Maret 2024 lalu.

Tingkat Elektabilitas Masih Jadi Perhatian

Terkait adanya dinasti politik, staf khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie, mengatakan bahwa narasi dinasti politik hanya dikeluarkan oleh pihak yang takut bertarung di Pilkada. Menurutnya, bagaimanapun tingkat elektabilitas paling diperhatikan pada sebuah partai politik untuk memajukan para calon yang akan berkontestasi.

“Zaman sekarang, setiap partai pasti akan berhitung secara ilmiah sebelum memberikan tiket partai. Bagaimana popularitas dan elektabilitas calon. Dengan cara begini bisa terlihat suara rakyat menginginkan pemimpin seperti apa. Karena dalam demokrasi langsung, suara rakyat lah yang menentukan,” kata Grace dikutip dari Liputan6.com pada 12 Juli 2024.

Tidak Ada Aturan yang Melarang

Secara konstitusi sendiri tidak ada peraturan yang secara jelas melarang anggota legislatif yang memiliki kerabat atau keluarga sesama pejabat. Oleh karena itu, Arga berharap kampus sebagai institusi pendidikan bisa memposisikan diri dalam upaya mengembalikan Marwah demokrasi nasional baik melalui diskusi-diskusi akademik maupun kajian praktisi.

“Maka ide-ide dari universitas dapat menjaga Marwah agar demokrasi kita bisa lebih baik. Di samping juga ikut berkontribusi besar pada kesadaran publik,” tutup Arga dikutip dari Ugm.ac.id.