Transportasi Publik Cerminan Nilai Sosial dan Ekonomi Negara

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur berupa penguatan konektivitas transportasi darat.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur berupa penguatan konektivitas transportasi darat.

Transportasi Publik Cerminan Nilai Sosial dan Ekonomi Negara

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Badrun Susantyo mengatakan transportasi publik bukan hanya soal perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain melainkan cerminan nilai-nilai sosial dan ekonomi suatu negara.

"Sebuah sistem transportasi yang inklusif dan efisien dapat menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan sosial, bahkan memperkuat fondasi ekologis sebuah negara," katanya di Jakarta, Selasa (11/6).

Ia mengatakan kebijakan dan sistem transportasi yang humanis perlu dibangun agar mampu menjawab kebutuhan dasar manusia terhadap aksesibilitas.

Menurut dia, kompleksitas geografis Indonesia yang unik berupa negara kepulauan membuat perjalanan transportasi publik yang ideal menjadi tidak mudah.

Kondisi itu, ujar dia, menimbulkan tantangan tersendiri dalam merancang dan menerapkan solusi transportasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat atau humanis.

"Salah satu tantangan utama yang kita hadapi adalah pembangun infrastruktur transportasi yang merata. Ini tantangan yang sangat berat bagi negara kita," kata Badrun seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan tentang infrastruktur transportasi di daerah terpencil yang belum memadai.

"Banyak daerah, terutama di daerah terpencil, infrastruktur transportasi yang ada masih jauh dari kata memadai. Hal ini berdampak langsung terhadap aksesibilitas warga," kata dia.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan menyatakan sasaran strategis sektor perhubungan tahun 2020-2024, yakni infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan.

Direktur Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Zamrides mengatakan arah kebijakan pembangunan infrastruktur berupa penguatan konektivitas transportasi darat mulai dari pengembangan simpul, pengembangan jaringan, pengelolaan layanan, dan penataan kawasan.

Arah kebijakan peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi, ujar dia, berupa integrasi fisik, integrasi kelembagaan, integrasi jadwal, integrasi pembayaran, dan integrasi layanan serta sistem.

"Transportasi keberlanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nanti berdampak terhadap kelayakan pelayanan angkutan umum sebagai tulang punggung pergerakan mayoritas penduduk," tutup dia.