Jokowi Sebut ERP Bisa Jadi Solusi Tutupi Kerugian MRT, Ini Respons Pemprov DKI
Presiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
lrt
Penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan.
Jokowi Sebut ERP Bisa Jadi Solusi Tutupi Kerugian MRT, Ini Respons Pemprov DKI
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.
Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Ratusan Bus Transjakarta Siap-Siap Masuk Kandang Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Transjakarta apa saja yang akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Merek Bus Transjakarta yang akan masuk kandang alias dihapus dari aset Dishub DKI Jakarta adalah: Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, dan Inobus.
-
Kapan PLTA Kracak diresmikan? Sebagian besar desain gedung pembangkit tidak diubah sejak pertama diresmikan pada 1926, dan hanya diperbarui sesuai bentuk awal.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta merupakan hasil keputusan politik yang ia ambil, bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.
Menurut Jokowi, rencana pembangunan MRT sudah ada sejak 1985 atau jauh selama 26 tahun lalu saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Saya kasih contoh MRT, sepanjang 26 tahun rencana itu ada waktu saya masih menjadi Gubernur. Rencana itu ada, tetapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi, kesimpulan rugi," kata Jokowi dikutip dari Antara, Selasa (24/10/2023).
- Jokowi Respons Usulan Megawati KPK Dibubarkan: Lembaganya kan Bagus, Tiap Bulan Ada OTT
- Presiden Jokowi: Penumpang MRT Masih 80.000 Orang per Hari dari Kapasitas 180.000
- Hasto Respons Pernyataan Ketum Gelora Sebut Jokowi Ajak PDIP Bangun Koalisi Besar
- Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
- 9 Manfaat Konsumsi Buah dan Sayur di Bulan Puasa, Bikin Kenyang Lebih Lama
- VIDEO: Pesan Penting Presiden Jokowi Untuk Prabowo Gibran, Singgung Soal Janji Kampanye
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan MRT dinilai tidak menguntungkan setelah dikalkulasikan.
Namun, Kepala Negara menilai bahwa kesimpulan merugi tersebut justru akan membuat Jakarta tidak akan memiliki transportasi massal MRT.
"Bapak/Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Karena dihitung untung-ruginya boleh, tetapi kalau dihitung dan selalu rugi, apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?" kata Presiden Jokowi.
Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.
