DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya
Kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
stadion jis
Gilbert menilai pengelolaan sekarang di bawah Jakpro membuat mereka berorientasi pada untung.
DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengusulkan agar Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). .
- Pengamat Nilai Kebijakan ERP Jitu Atasi Polusi di Jakarta, Ini Alasannya
- Dinas LHK DKI Jakarta Wajibkan Karyawan Naik Kendaraan Listrik Setiap Rabu
- Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat
- Purnawirawan Dukung Peserta Pemilu, Jenderal Dudung: Jangan Ganggu Prajurit Aktif
- 12 Maret Peringati Hari Glaukoma Sedunia, Ketahui Tujuannya
- Viral Video Anggota Ormas Sekaligus Kades Ancam Pelapor Dugaan Pungli di Kebumen, Ini Langkah Polisi
Adapun sekarang JIS dan TIM dibangun dan dikelola oleh BUMD naungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Gilbert mengatakan, biaya perawatan untuk operasional JIS dan TIM sangat besar. Maka dari itu, sebaiknya biaya perawatan menggunakan APBD agar tidak menjadi beban bagi BUMD. "Kalau JIS itu bisa dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan, untuk TIM bisa dikelola Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pendidikan," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Minggu (6/8).Lebih lanjut, Gilbert menyebut bahwa OPD yang mengelola TIM dan JIS dapat membedakan peruntukkan kegiatan di sana lebih jelas sehingga penyewaan dapat dilakukan untuk keperluan komersil yang harganya dibedakan untuk kegiatan masyarakat.
"Melalui konsep ini kita berharap TIM bisa semakin hidup untuk kegiatan seniman dan budayawan. Sementara, lapangan latih JIS bisa lebih banyak digunakan masyarakat," tambah Gilbert.Gilbert menilai pengelolaan sekarang di bawah Jakpro membuat mereka berorientasi pada untung.
"Tidak hanya JIS dan TIM, Jakarta International Velodrome sebaiknya dikelola OPD agar harga sewa untuk warga atau atlet tidak kemahalan," ujar Gilbert.
Politis PDIP itu menambahkan, tugas Jakpro seharusnya selesai untuk pembangunan. Sebab, kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.
"Sebagai catatan, pengelolaan JIS, TIM maupun Velodrome oleh OPD harus tetap dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan," kata Gilbert.
merdeka.com
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, mengakui proses pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga Velodrome salah sejak awal proyek dibangun. Hal ini diungkapkan Joko, usai DPRD DKI Jakarta mencatat bahwa pembangunan JIS, revitalisasi TIM tidak memberikan keuntungan kepada Pempro DKI. Justru, dalam prosesnya, malah membebani keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditugaskan untuk mengelola.
"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023 malam.
