Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya

DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya

DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya

Gilbert menilai pengelolaan sekarang di bawah Jakpro membuat mereka berorientasi pada untung.

DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengusulkan agar Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). .

Adapun sekarang JIS dan TIM dibangun dan dikelola oleh BUMD naungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Adapun sekarang JIS dan TIM dibangun dan dikelola oleh BUMD naungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Gilbert mengatakan, biaya perawatan untuk operasional JIS dan TIM sangat besar. Maka dari itu, sebaiknya biaya perawatan menggunakan APBD agar tidak menjadi beban bagi BUMD. "Kalau JIS itu bisa dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Sedangkan, untuk TIM bisa dikelola Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pendidikan," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Minggu (6/8).

Lebih lanjut, Gilbert menyebut bahwa OPD yang mengelola TIM dan JIS dapat membedakan peruntukkan kegiatan di sana lebih jelas sehingga penyewaan dapat dilakukan untuk keperluan komersil yang harganya dibedakan untuk kegiatan masyarakat.

"Melalui konsep ini kita berharap TIM bisa semakin hidup untuk kegiatan seniman dan budayawan. Sementara, lapangan latih JIS bisa lebih banyak digunakan masyarakat," tambah Gilbert.

Gilbert menilai pengelolaan sekarang di bawah Jakpro membuat mereka berorientasi pada untung.

DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya

"Tidak hanya JIS dan TIM, Jakarta International Velodrome sebaiknya dikelola OPD agar harga sewa untuk warga atau atlet tidak kemahalan," ujar Gilbert.

Politis PDIP itu menambahkan, tugas Jakpro seharusnya selesai untuk pembangunan. Sebab, kalau dilanjutkan untuk pengelolaan, Jakpro akan sulit memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI Jakarta.

DPRD DKI Usul JIS dan TIM Tak Dikelola Jakpro, Ini Alasannya

"Sebagai catatan, pengelolaan JIS, TIM maupun Velodrome oleh OPD harus tetap dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan," kata Gilbert.

merdeka.com

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, mengakui proses pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga Velodrome salah sejak awal proyek dibangun. Hal ini diungkapkan Joko, usai DPRD DKI Jakarta mencatat bahwa pembangunan JIS, revitalisasi TIM tidak memberikan keuntungan kepada Pempro DKI. Justru, dalam prosesnya, malah membebani keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai BUMD yang ditugaskan untuk mengelola.

"Terkait dengan masalah pengelolaan di TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, memang saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," kata Joko dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2023 malam.

Tidak Semua PNS DKI Jakarta Boleh WFH Jelang KTT ASEAN, Ini Detailnya
Tidak Semua PNS DKI Jakarta Boleh WFH Jelang KTT ASEAN, Ini Detailnya

Pelaksanaan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 50 persen

Baca Selengkapnya
Heru Budi Bakal Tambah Pekerjaan ASN DKI yang WFH
Heru Budi Bakal Tambah Pekerjaan ASN DKI yang WFH

Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan BMKG soal Langit Jakarta Keruh Akibat Polusi Udara Meningkat
Penjelasan BMKG soal Langit Jakarta Keruh Akibat Polusi Udara Meningkat

Penyebab utama yang membuat udara Jakarta terlihat keruh karena adanya lapisan inversi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat
Kepedulian Masyarakat terhadap Proses Pemilu Tinggi, Aduan ke DKPP Meningkat

Hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.

Baca Selengkapnya
Dinas LHK DKI Jakarta Wajibkan Karyawan Naik Kendaraan Listrik Setiap Rabu
Dinas LHK DKI Jakarta Wajibkan Karyawan Naik Kendaraan Listrik Setiap Rabu

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Kebijakan ERP Jitu Atasi Polusi di Jakarta, Ini Alasannya
Pengamat Nilai Kebijakan ERP Jitu Atasi Polusi di Jakarta, Ini Alasannya

Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.

Baca Selengkapnya
31 RSUD dan 44 Puskesmas Layani Warga Jakarta Terdampak Polusi
31 RSUD dan 44 Puskesmas Layani Warga Jakarta Terdampak Polusi

Mereka siap melayani warga terdampak polusi selama 24 jam.

Baca Selengkapnya
Tercatat 1.112 Kebakaran di Wilayah Jakarta, Terbanyak karena Korsleting Listrik
Tercatat 1.112 Kebakaran di Wilayah Jakarta, Terbanyak karena Korsleting Listrik

Terdapat 1.112 kebakaran yang terjadi di Ibu Kota pada Januari sampai pertengahan Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Reaksi Heru Budi soal KTT ASEAN Bikin Macet Jakarta
Reaksi Heru Budi soal KTT ASEAN Bikin Macet Jakarta

Heru menyayangkan pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk melakukan WFH.

Baca Selengkapnya