Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir

Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.

DPRD DKI mengkritik soal keuntungan yang bisa didapat dari TIM dan JIS. Apa respons Pemprov?

Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir

Pemprov DKI Jawab Kritik DPRD

Pemprov DKI Jakarta menyadari tata kelola Jakarta Internasional Stadium (JIS) serta Taman Ismail Marzuki (TIM) sudah bermasalah sejak awal. Begitu juga untuk dua ikonik Jakarta lainnya Jakarta Equestrian, dan Velodrome.

Respons itu menanggapi kritik DPRD Komisi B yang menyebut keempat pembangunan itu tidak berdampak keuntungan bagi BUMD pengelolanya, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Hal itu menanggapi dari catatan dari DPRD

"Memang saya mengakui bahwa ini pengelola TIM, JIS, Equestrian, dan Velodrome, salah sejak lahir."

Kata Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Jumat (4/8).

@merdeka.com

Joko mengatakan, seharusnya pembangunan proyek infrastruktur seperti halnya LRT Jabodebek menyerap anggaran pemerintah pusat.

Namun nyatanya, BUMD ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah.

"Semestinya, penugasannya seperti halnya pemerintah pusat menugaskan Adi Karya membuat LRT Jabodebek itu tidak sama dengan pemerintah DKI Jakarta di dalam memberikan penugasan," ujar Joko.

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BPMD. Karena milik BUMD, sehingga ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyusutan," kata Joko lagi.

Seperti diketahui, realisasi anggaran pembangunan JIS dan revitalisasi TIM telah menelan anggaran hingga triliunan Rupiah.

Sayangnya, kondisi itu tidak kunjung memberikan keuntungan dari pemanfaatan penyewaan gedung.

Di mana Jakpro sendiri pada akhirnya harus mengukur biaya operasional yang juga cukup besar setiap tahunnya. Hal itu juga berimbas dengan keuangan di Pemprov DKI yang menjadi dividen empat tahun terakhir.

"Kalau ini dari PMD, artinya ini menjadi asetnya Jakpro. Setelah menjadi asetnya Jakpro, biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh Jakpro, biaya penyusutan ini yang sangat besar harus ditanggung oleh Jakpro, sehingga ini akan menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro," kata Joko membeberkan.

Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.

"Kita saat ini sedang mengupayakan ini supaya bisa maksimal di dalam komersialnya," ucap Joko.