Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Jumat, 29 Des 2023 16:24:00

Gilbert menegaskan memang dari awal program tersebut tidak berjalan semestinya

Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membanggakan program DP nol rupiah berkontribusi besar dalam pertumbuhan hunian baru di ibu kota. 

Dia mengklaim bahwa program kebanggaannya itu telah memasok lebih dari separo rumah susun baru di Jakarta.

Namun berdasarkan data jauh dari realisasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 menyebutkan target target Rusunami program DP Nol Rupiah adalah 14.000 unit dibangun oleh BUMD dan 218.214 unit dibangun KPBU+market. Jadi total target DP Nol Rupiah: 232.214 unit.

"Skema Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui Dukungan Uang Muka. Sejalan dengan skema tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan program DP Nol Rupiah dalam rangka mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR yang  rencananya akan dibangun sebanyak 14.000 unit oleh BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme KPBU dan mekanisme Pasar," seperti tertuang dalam RPJMD halaman 519.

Namun target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

 

"Selanjutnya Pemerintah juga memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah melalui program DP Nol Rupiah. Masyarakat yang memenuhi persyaratan program dapat melakukan kredit/pembiayaan pemilikan rumah di perbankan tanpa uang muka, dengan tenor dan bunga kredit/pembiayaan yang terjangkau. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN."

Anggota DPRD DKI Komisi B Gilbert Simanjutak menegaskan memang dari awal program tersebut tidak berjalan semestinya sesuai rencana awal. Bahkan terlalu sering direvisi.

"Malah direvisi berkali-kali angka targetnya," kata Gilbert kepada merdeka.com, Jumat (29/12).

Bahkan Gilbert menyebut target tersebut tetap tidak tercapai setelah direvisi. Sehingga, dia menganggap program tersebut gagal total.

"Gagal total. Angkanya direvisi target dari 200ribu, jadi 10ribu seingatku, tetapi tercapai hanya 1.000-an, dan itu pun yang menghuni banyak yang komplain," kata dia.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sebelumnya mengungkapkan penyerapan skema pembiayaan hunian DP 0 Rupiah baru terserap 43,4 persen sampai dengan akhir Januari 2023. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan, penyerapan rumah DP Rp 0 tercatat sebanyak 1.011 unit dari total 2.332 unit.

"Tugas kami memastikan syarat administrasi terpenuhi. Proses selanjutnya ada di perbankan," kata Sarjoko, dilansir dari Antara.

Sarjoko mengklaim peminat DP Nol itu sebetulnya banyak. Namun, kata dia, yang menentukan hingga terjadi akad kredit itu adalah persyaratan yang dipenuhi oleh debitur saat mereka mengajukan kredit ke bank.

Dari realisasi akad kredit itu, Pemprov DKI mencatat total penyaluran dana dengan fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) mencapai Rp 266,2 miliar. Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI mencatat dari 780 unit hunian Menara Samawa di Duren Sawit, Jakarta Timur, sudah terjadi akad kredit sebanyak 734 unit atau 95 persen dengan nilai FPPR Rp 195,1 miliar.

Kemudian, dari 38 unit hunian di Bandar Kemayoran, sudah terjadi akad kredit sebanyak 37 unit atau 97,3 persen dengan nilai FPPR mencapai Rp 10,55 miliar. Selain itu, Sentraland Cengkareng sudah melaksanakan akad kredit sebanyak 166 unit atau 100 persen dengan nilai FPPR Rp32,94 miliar. Sedangkan, penyaluran FPPR tahap kedua yakni di Menara Swasana Pondok Kelapa dari 480 unit sudah terlaksana akad kredit 41 unit atau 8,5 persen dengan nilai Rp15,36 miliar.

Kemudian, Menara Kanaya Cilangkap dari 868 unit sudah terjadi akad kredit sebanyak 33 unit atau 3,8 persen dengan nilai FPPR mencapai Rp12,19 miliar.

"Mereka (perbankan) harus melakukan verifikasi terhadap kemampuan dan kemauan dari calon nasabah untuk bisa mendapatkan kredit tersebut," ujar Sarjoko.

Sarjoko menjelaskan, perbankan melakukan verifikasi ketat dan prinsip kehati-hatian agar menghindari kredit macet.

"Meskipun penghasilannya tinggi kalau ternyata pengeluarannya banyak juga pasti mereka tidak punya sisa untuk mencicil. Itu perhitungan perbankan," imbuh dia.