Siapa Ambil Alih Kepemimpinan Setelah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dimakzulkan?

Siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan pemerintahan Korea Selatan setelah Yoon Suk Yeol dimakzulkan?

Pada hari Sabtu, 14 Desember 2024, parlemen Korea Selatan menyetujui rancangan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah ia mengumumkan keadaan darurat militer pada 3 Desember, meskipun keadaan darurat tersebut hanya berlangsung sebentar. Ini merupakan upaya pemakzulan kedua yang dilakukan setelah upaya sebelumnya gagal seminggu lalu.

Keputusan Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan keadaan darurat militer telah menimbulkan kekacauan politik di negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Ginseng tersebut. Meskipun banyak penolakan yang datang, ia tetap bersikeras untuk bertahan dan berjanji untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Dari pemula menjadi presiden Yoon Suk Yeol telah menempuh perjalanan panjang yang membawanya ke puncak kekuasaan politik di Korea Selatan. Namun, warisannya kini berada dalam pertaruhan akibat keputusannya yang mengejutkan untuk mengerahkan pasukan dalam keadaan darurat militer, dengan alasan yang tidak jelas mengenai ancaman yang dihadapi negara.

Ia lahir di Seoul pada tahun 1960, beberapa bulan sebelum terjadinya kudeta militer, dan menempuh pendidikan di bidang hukum untuk kemudian menjadi jaksa penuntut umum yang terkenal serta pejuang anti-korupsi. Yoon berperan penting dalam memakzulkan dan memenjarakan Park Geun-hye, presiden wanita pertama Korea Selatan, pada tahun 2016 akibat penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh CNA.

Saat menjabat sebagai jaksa agung pada tahun 2019, Yoon juga menuntut seorang asisten utama dari penerus Park Geun-hye, Moon Jae-in, terkait kasus penipuan dan suap. Partai PPP yang konservatif, yang saat itu berada di posisi oposisi, sangat antusias dengan tindakan Yoon dan mendorongnya untuk menjadi calon presiden dalam pemilihan yang diadakan pada tahun 2022.

Yoon berhasil memenangkan pemilihan tersebut pada bulan Maret, mengalahkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat dengan selisih suara yang sangat tipis, yang menjadi catatan dalam sejarah pemilihan presiden Korea Selatan. Masa jabatannya pun diwarnai oleh ketegangan yang hampir terus-menerus dengan parlemen yang dikuasai oleh oposisi, ancaman dari Korea Utara, serta serangkaian skandal yang melibatkan dirinya dan istrinya.

Yoon Dimakzulkan, Rakyat Menang

Partai oposisi utama di Korea Selatan mengklaim bahwa pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol merupakan "kemenangan bagi rakyat", setelah parlemen memberikan suara untuk menangguhkan dia dari jabatannya. Dalam pemungutan suara di Parlemen Nasional Korea Selatan, Yoon Suk Yeol dimakzulkan dengan hasil 204 suara setuju, 85 suara menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah dari total 300 anggota.

"Pemakzulan hari ini adalah kemenangan besar bagi rakyat," ungkap pemimpin fraksi Partai Demokrat, Park Chan-dae, usai pemungutan suara tersebut.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan meninjau RUU pemakzulan ini dan memutuskan apakah akan mengesahkannya atau tidak. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk membuat keputusan, dan jika mereka mengesahkan usulan tersebut, maka Yoon Suk Yeol akan diberhentikan dari jabatannya.

Apabila dia diberhentikan, pemilu nasional untuk memilih penggantinya harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari. Di sisi lain, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menyatakan bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas pemerintahan pasca pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

"Hati saya sangat berat," kata Han, yang kini akan menjabat sebagai presiden sementara karena kekuasaan kepresidenan Yoon Suk Yeol telah ditangguhkan.