Presiden Korea Selatan Minta Maaf Karena Bikin Gaduh Usai Gagal Terapkan Darurat Militer

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menyampaikan permintaan maafnya atas kegaduhan yang telah dibuatnya setelah gagal menerapkan darurat militer. Yoon mengatakan dirinya "tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politik mengenai deklarasi darurat militer".

Dia juga menuduh oposisi yang menyebabkan krisis nasional.

"Majelis Nasional, yang didominasi oleh partai oposisi besar, telah menjadi monster yang menghancurkan tatanan konstitusional dari demokrasi liberal," kata Yoon dalam siaran televisi, dikutip dari South China Morning Post, Jumat (13/12).

Yoon juga berjanji untuk berjuang “sampai menit terakhir” dalam membela keputusan untuk mengumumkan darurat militer dalam pidatonya. Hal itu ia sampaikan saat sedang menghadapi pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada hari Sabtu, dimana presiden tersebut bersumpah untuk “bertarung dengan rakyat rakyat hingga detik terakhir”.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea (DPK), Jo Seung-lae mengatakan pemungutan suara pemakzulan hari Sabtu akan berlangsung sekitar pukul 17.00 waktu setempat.

Pihak oposisi secara resmi mengajukan mosi pemakzulan kedua terhadap Yoon pada Kamis, setelah pekan lalu gagal berupaya memakzulkan Yoon dari jabatannya setelah sebagian besar anggota parlemen yang berkuasa memboikot suara tersebut.

Kweon Seong-dong, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengatakan pada Kamis (12/12), dirinya akan mempersiapkan diri untuk "pemilihan presiden yang mungkin akan segera diadakan".

Pada hari Kamis, polisi berupaya untuk melakukan penggerebekan untuk kedua kalinya di kompleks kantor kepresidenan Yoon, setelah upaya serupa digagalkan oleh petugas keamanan. DPK memperingatkan akan mengajukan tuntutan hukum pada setiap staf dan keamanan presiden jika terus menghalangi penegakan hukum.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Young Hun yang dituduh mendesak Yoon untuk memberlakukan darurat militer dilaporkan mencoba bunuh diri sesaat sebelum penangkapan resminya.

Kim resmi ditangkap pada hari Minggu atas tuduhan “terlibat dalam tugas penting selama pemberontakan” dan “penyalahgunaan wewenang untuk menghalangi pelaksanaan hak asasi manusia”.

Sementara itu, mantan menteri dalam negeri dan jenderal yang bertanggung jawab atas operasi darurat militer juga dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan dua pejabat senior polisi juga ditangkap.

Reporter magang: Elma Pinkan Yulianti