Kronologi Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

Penangkapan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menciptakan sejarah yang buruk bagi negara tersebut.

Penerapan darurat militer, meskipun hanya berlangsung selama enam jam, telah membawa Korea Selatan ke dalam situasi krisis politik. Terbaru, Presiden Yoon Suk Yeol yang tengah menghadapi proses pemakzulan, telah ditangkap. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi penangkapan Yoon Suk Yeol yang terjadi pada Rabu (15/1/2025)? Berikut adalah ulasannya.

1. Darurat Militer

Pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, yang menjadi deklarasi pertama sejak tahun 1979. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk menangani kelompok yang dianggap anti-negara, namun banyak pihak yang justru melihatnya sebagai upaya untuk menghindari krisis politik yang sedang berlangsung. Berikut adalah pernyataan lengkap Yoon Suk Yeol pada saat itu, seperti yang dikutip dari The Korea Herald:

Majelis Nasional telah mengajukan 22 usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah sejak pemerintahan sekarang berkuasa. Sejak dimulainya Majelis Nasional ke-22 pada Juni, mereka telah mengejar pemakzulan terhadap individu ke-10. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik di negara manapun di dunia maupun sejak pendirian negara kita. Dengan menakut-nakuti hakim dan memakzulkan sejumlah jaksa, mereka telah melumpuhkan sistem peradilan. Tindakan seperti pemakzulan terhadap Menteri Dalam Negeri dan Keamanan, Ketua Komisi Komunikasi Korea, Ketua Badan Audit dan Inspeksi, serta upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Nasional, juga telah melumpuhkan cabang eksekutif negara. Penanganan anggaran negara juga merusak fungsi dasar negara. Mereka memotong seluruh pendanaan untuk anggaran utama yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan narkoba dan pemeliharaan keamanan publik. Akibatnya, Republik Korea menjadi tempat persembunyian narkoba, dan keamanan publik terjerumus dalam krisis. Partai Demokratik Korea mengurangi 1 triliun won dari dana cadangan penanggulangan bencana, 38,4 miliar won dari tunjangan dukungan perawatan anak, dan 4,1 triliun won dari proyek-proyek seperti inisiatif ketenagakerjaan bagi kaum muda serta pengembangan ladang gas laut dalam anggaran tahun depan. Partai tersebut bahkan menghalangi perbaikan perlakuan terhadap perwira militer, termasuk kenaikan gaji, tunjangan, dan pembayaran tugas bagi perwira militer muda. Tindakan mereka terhadap anggaran ini adalah penghinaan terhadap keuangan negara Republik Korea. Kekuasaan legislatif Partai Demokratik, yang bahkan menggunakan anggaran sebagai alat agitasi politik, tanpa ragu melakukan apa yang hanya bisa disebut sebagai "pemakzulan anggaran". Akibatnya, urusan negara terhambat dan keluhan dari rakyat semakin meningkat. Ini adalah tindakan anti-negara yang jelas: sebuah konspirasi untuk menghasut pemberontakan dengan menginjak-injak tatanan konstitusional Republik Korea yang bebas dan merusak lembaga negara yang sah, yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Hidup rakyat tidak lagi menjadi perhatian mereka, sementara urusan negara dalam keadaan lumpuh hanya karena pemakzulan, jaksa khusus, dan perisai dari pemimpin partai oposisi terhadap penuntutan. Majelis Nasional kita kini telah menjadi sarang kriminal, melumpuhkan sistem peradilan dan administratif negara melalui kekuasaan legislatif, serta berusaha menggulingkan sistem demokrasi liberal. Majelis Nasional, yang seharusnya menjadi fondasi bagi demokrasi liberal, kini telah menjadi monster yang merusak sistem demokrasi tersebut. Republik Korea kini berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, hingga tidak mengherankan jika negara ini bisa runtuh kapan saja. Warga negara yang terhormat, saya mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, untuk memberantas kekuatan anti-negara yang tidak tahu malu yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk menjaga tatanan konstitusional yang bebas. Melalui darurat militer ini, saya akan membangun kembali dan melindungi Republik Korea yang bebas, yang tengah jatuh ke jurang kehancuran negara. Untuk itu, saya akan memastikan memberantas akar penyebab kehancuran negara dan kekuatan anti-negara yang terus-menerus terlibat dalam perbuatan jahat. Ini adalah langkah yang tak terhindarkan untuk menjamin kebebasan dan keselamatan rakyat, serta keberlanjutan negara terhadap agitasi kekuatan anti-negara yang berusaha menggulingkan sistem, dan untuk mewariskan negara yang benar kepada generasi mendatang. Saya akan memberantas kekuatan anti-negara dan menormalkan negara dalam waktu sesingkat mungkin. Karena deklarasi darurat militer ini, mungkin akan ada beberapa ketidaknyamanan bagi warga negara yang baik yang telah memercayai dan mengikuti nilai-nilai konstitusional dari demokrasi bebas. Namun, kami akan berusaha meminimalkan ketidaknyamanan tersebut. Langkah ini tak terhindarkan demi kelangsungan Republik Korea yang bebas dan tidak mengubah sikap kebijakan luar negeri kita untuk memenuhi tanggung jawab dan kontribusi di komunitas internasional. Sebagai presiden, saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada kalian semua, rakyat. Saya hanya menaruh kepercayaan kepada kalian, rakyat, dan saya akan mencurahkan segala usaha dan pengabdian saya untuk melindungi Republik Korea yang bebas. Mohon percayalah pada saya.

Pemakzulan adalah proses penghilangan seorang pejabat dari jabatannya sebelum masa tugasnya berakhir

Yoon Suk Yeol meminta maaf kepada publik setelah gagal dalam pelaksanaan darurat militer. "Saya sangat menyesal dan ingin meminta maaf dengan tulus kepada rakyat yang merasa terkejut," ungkap Yoon Suk Yeol dalam pidato singkat yang disiarkan di televisi pada tanggal 7 Desember 2024. Ia juga menegaskan, "Sehubungan dengan deklarasi darurat militer, saya tidak akan menghindar dari tanggung jawab hukum maupun politik." Setelah Majelis Nasional membatalkan penerapan darurat militer dan Yoon Suk Yeol mencabutnya pada 4 Desember 2024, parlemen mengumumkan bahwa upaya pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol disetujui dengan hasil pemungutan suara: 204 suara setuju, 85 menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah.

Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik, menyampaikan harapan, "Untuk rakyat, kami berharap akhir tahun Anda akan sedikit lebih bahagia sekarang, dan semua perayaan akhir tahun yang dibatalkan bisa dipulihkan," seperti yang dikutip dari BBC pada Sabtu, 14 Desember 2024. Ia menambahkan, "Masa depan Republik Korea dan harapan kami ada di tangan rakyat, harapan kami sangat kuat. Terima kasih banyak." Menurut laporan dari The New York Times, anggota parlemen berpendapat bahwa Yoon Suk Yeol telah melakukan tindakan pemberontakan ketika ia mengumumkan darurat militer dan mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai usaha untuk menghalangi anggota parlemen melakukan pemungutan suara yang merupakan hak mereka berdasarkan konstitusi.

Ini merupakan upaya pemakzulan kedua setelah upaya sebelumnya pada 7 Desember 2024 yang gagal. Kekuasaan dan tanggung jawab kepresidenan Yoon Suk Yeol dihentikan setelah dokumen pemakzulan diserahkan kepadanya dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi kemudian diberikan waktu hingga 180 hari untuk menentukan apakah Yoon Suk Yeol akan diberhentikan dari jabatannya atau akan mengembalikan kekuasaannya. Jika dia diberhentikan, pemilihan umum untuk memilih penggantinya harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari.

Proses penangkapan dilakukan oleh pihak berwenang

Yoon Suk Yeol tidak hanya menghadapi pemakzulan, tetapi juga sedang menjalani penyelidikan resmi oleh tim gabungan, termasuk Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO). Penyelidikan ini dilakukan atas dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan setelah adanya deklarasi darurat militer. Pada tanggal 3 Januari 2025, upaya untuk menangkap Yoon Suk Yeol dilaksanakan setelah ia mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan akibat terjadinya kebuntuan yang berlangsung berjam-jam di kediaman resmi presiden, melibatkan pasukan pengawal presiden dan para pendukungnya. Akhirnya, pada hari ini, penangkapan berhasil dilakukan. Pasukan keamanan menyerah tanpa adanya perlawanan berarti setelah melalui negosiasi yang intens. "Surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol dieksekusi pada pukul 10.33 pagi," ungkap CIO sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.

Setelah penangkapan, Yoon Suk Yeol langsung dibawa ke kantor CIO untuk menjalani proses interogasi. Pria berusia 64 tahun ini diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul yang terletak di Uiwang, dekat dengan kantor CIO, setelah proses pemeriksaan selesai. Di sisi lain, penyidik dilaporkan sedang berusaha untuk mendapatkan surat perintah penangkapan resmi dalam waktu 48 jam ke depan. Penangkapan Yoon Suk Yeol ini menjadi tonggak sejarah penting bagi demokrasi Korea Selatan, karena ini merupakan kali pertama seorang presiden yang masih menjabat ditangkap.