Q & A: Mengapa Korea Selatan Tiba-Tiba Umumkan Darurat Militer? Ini Duduk Perkaranya

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kemarin mengumumkan darurat militer hingga memicu krisis politik terburuk dalam beberapa dasawarsa.

Selasa malam 3 Desember 2024, menjadi hari yang mengejutkan bagi seluruh warga Korea Selatan. Secara tiba-tiba Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan dekrit darurat militer hingga menimbulkan krisis politik terburuk dalam beberapa dasawarsa terakhir di negara dengan ekonomi ke-4 terbear di Asia.

Yoon memanggil pihak militer dan mengeluarkan keputusan yang melarang protes dan aktivitas parlemen dan partai politik, serta menempatkan media di bawah kendali pemerintah.

Dengan segera parlemen mengadakan pertemuan untuk membahas dekrit yang dikeluarkan Yoon. Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menentang dekrit darurat militer tersebut. Tak lama setelah itu dekrit itu pun dicabut oleh Yoon.

Mengapa Yoon mengumumkan darurat militer?

Yoon mengatakan partai-partai oposisi telah mendominasi proses di parlemen.

"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," kata Yoon, seperti dilansir Reuters, Rabu, (4/12).

Meski begitu, Yoon tidak menyebutkan ancaman spesifik apapun dari Korea Utara, Ia justru berfokus pada lawan politik domestiknya.

Sejak Mei 2022, tercatat ada 22 mosi pemakzulan yang diajukan terhadap pejabat pemerintahan, keluh Yoon.

Saat ini, tingkat penerimaan terhadap presiden telah mendekati rekor terendah di tengah maraknya skandal pengaruh dan pertentangan dengan parlemen yang dikuasai oposisi mengenai anggaran dan sejumlah kasus investigasi.

Langkah Apa Yang Diambil Oleh Militer?

Militer Korea kemudian menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat berpangkat bintang empat, Jenderal Park An-su, untuk memimpin komando darurat militer dan merilis dekrit tersebut yang berlaku efektif pukul 23.00 pada Selasa (3/12).

Selain melarang kegiatan politik dan membatasi media, dekrit itu juga memerintahkan para dokter yang sebelumnya mogok kerja untuk kembali bekerja.

Bagi mereka yang kedapatan melanggar putusan tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah, katanya.

Sementara itu, sejumlah kedutaan asing di Seoul memperingatkan warganya untuk berhati-hati. Pejabat di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara lain mengatakan prihatin atas insiden tersebut dan mengatakan aturan hukum yang damai harus berlaku.

Bagaimana Dampak Perekonomian Korea?

Won anjlok ke level terendah dalam dua tahun sebelum stabil, karena para dealer melaporkan adanya dugaan intervensi oleh otoritas Korea Selatan. Sementara itu, saham di Seoul turun sekitar 2% pada hari Rabu. Kementerian Keuangan menyatakan siap mengerahkan likuiditas "tanpa batas" ke pasar keuangan jika diperlukan, dan Bank of Korea juga berjanji memberikan dukungan.

Apa Yang Terjadi Selanjutnya?

Anggota parlemen oposisi meminta Yoon untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan pada Rabu, (4/12). Kepala stafnya dan sekretarisnya menawarkan pengunduran diri secara massal, sementara pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, yang saat ini berkuasa meminta Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun dipecat dan seluruh kabinet mengundurkan diri.

Aksi protes lainnya diperkirakan akan terjadi dengan koalisi serikat pekerja terbesar Korea Selatan, Konfederasi Serikat Buruh Korea, yang berencana menggelar unjuk rasa di Seoul dan berjanji untuk mogok kerja hingga presiden Korea Selatan itu mengundurkan diri.

Reporter Magang: Elma Pinkan Yulianti

Pasukan darurat militer bersenjata lengkap mulai memasuki Majelis Nasional dan mereka berhadapan dengan para anggota parlemen yang melawan dengan alat pemadam kebakaran.

Apa Reaksi Masyarakat?

Ribuan demonstran berkumpul di luar parlemen yang memicu terjadinya bentrokan dengan polisi dan militer.

Para anggota parlemen berkumpul untuk memberikan suara menentang darurat militer. Baik anggota parlemen oposisi maupun pemimpin partai Yoon sendiri mengecamnya sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

Sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen yang hadir memilih untuk mencabut darurat militer, termasuk 18 dari partai Yoon sendiri.

Yoon kemudian memerintahkan pasukan untuk mundur dan kemudian mencabut dekrit yang baru berjalan tak lebih dari 2 jam itu setelah mengadakan rapat kabinet.