Rencana kenaikan pajak BBM yang telah diterbitkan melalui peraturan daerah (perda) oleh Pemprov DKI tersebut diinisiasi imbas penyebaran polusi yang sempat menghantui langit Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kebijakan kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), atau pajak BBM di DKI Jakarta belum akan berlaku.
Menurut dia, rencana kenaikan pajak BBM yang telah diterbitkan melalui peraturan daerah (perda) oleh Pemprov DKI tersebut diinisiasi imbas penyebaran polusi yang sempat menghantui langit Jakarta.
"Belum. Ini kan mengenai air pollution, polusi udara. Jadi kita mau cari equilibrium-nya, apa sih yang terbaik," ujar Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu (7/2).
Luhut mengatakan, pemerintah saat ini masih terus mengkaji mana jalan terbaik untuk bisa memitigasi polusi udara.
"Kita lempar ke publik, apakah dengan menaikan pajak sehingga orang pakai EV lebih cepat, atau bikin peraturan tempat parkir. Macam-macam kita lagi lihat," ungkap dia.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Melalui regulasi ini, PBBKB DKI Jakarta untuk kendaraan pribadi ditetapkan naik dari 5 persen menjadi 10 persen.
Sementara tarif pajak BBM untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 50 persen dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
Pemungutan pajak ini dilakukan oleh produsen atau importir bahan bakar kepada pihak penyalur bahan bakar seperti SPBU, bukan kepada konsumen atau pengguna Sedangkan dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan pajak pertambahan niai.
BBPJN mulai memperbaiki kondisi Jalan Pantura Demak-Kudus, yang rusak karena banjir.
Baca Selengkapnya
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnya
Meski demikian, Irto mengimbau para pemudik untuk mengisi penuh tangki BBM sebelum melaksanakan perjalanan mudik.
Baca Selengkapnya
BPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca Selengkapnya
Melakukan penukaran uang dipinggir jalan berisiko merugikan masyarakat atas potensi peredaran uang palsu.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya
Warga Puncak Jaya mengalami kelangkaan BBM karena adanya penembakan oleh KKB dan jalanan yang terputus akibat longsor.
Baca Selengkapnya
Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan, dalam mendukung dan memajukan pembangunan lokal.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi