Terungkap, Ini Tujuan di Balik Kebijakan Pemprov DKI Naikkan Pajak BBM

Aturan pajak kendaraan listrik dari pemerintah sudah resmi berubah tidak lagi nol persen.

Pemprov DKI Jakarta tengah menyusun skema pajak mobil listrik. Aturan baru ini menyusul kebijakan bahwa kendaraan listrik tak lagi bebas pajak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi mengurangi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebanyak 80 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memutuskan untuk menurunkan tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

kebijakan PBBKB 10 persen sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Namun dengan undang-undang baru, maka gubernur diberikan diskresi (kebebasan bertindak).

Sebelumnya, Pramono mengaku terkejut saat mengetahui ada ketentuan terkait penerapan PBBKB sebesar 10 persen di Jakarta.

Tarif parkir Jakarta 2024 naik: Rp7.500/jam di lokasi termahal, tarif disinsentif untuk uji emisi.

Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.

Kenaikan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta ini baru berlaku pada 2025.

Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.

Banyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.

Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Berbagai faktor memengaruhi hal ini, mulai dari kebijakan pemerintah, jenis BBM yang dikenakan pajak, hingga kondisi ekonomi masing-masing negara.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan pajak yang dikenakan pada distribusi bahan bakar dari penyedia kepada konsumen akhir.

Tidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.