Respons Pidato Prabowo di WEF, CORE: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Tinggi dari 5 Persen
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menilai Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dapat melampaui 5 persen, didukung bonus demografi dan sumber daya alam, menanggapi pidato Prabowo di WEF.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa Indonesia memiliki modal kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat stabil 5 persen. Pernyataan ini disampaikan Yusuf di Jakarta pada Jumat (23/1), menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berpidato di World Economic Forum (WEF) di Cologny, Jenewa, Swiss. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut Indonesia sebagai salah satu titik terang ekonomi global. Hal ini karena Indonesia konsisten mencetak pertumbuhan 5 persen per tahun selama beberapa dekade terakhir.
Menurut Yusuf, Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia seharusnya bisa lebih tinggi dan berkualitas. Faktor-faktor pendukungnya meliputi bonus demografi, pasar domestik yang besar, serta sumber daya alam yang melimpah. Indonesia tidak seharusnya hanya stabil di angka 5 persen, tetapi mampu melampauinya.
Fondasi Kuat Ekonomi Nasional
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh kombinasi stabilitas makroekonomi yang terjaga. Selain itu, belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut memberikan kontribusi signifikan. Pembangunan infrastruktur juga menjadi pendorong utama.
Kebijakan hilirisasi sumber daya alam telah memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Perbaikan iklim investasi melalui deregulasi juga berhasil menarik lebih banyak modal. Ini semua menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Pemerintah juga aktif menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Dorongan investasi, khususnya di sektor pengolahan dan energi, turut memperkuat fondasi ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif menahan laju perlambatan ekonomi di tengah gejolak global.
Kontribusi nyata dari berbagai kebijakan tersebut tidak dapat diabaikan dalam menjaga momentum pertumbuhan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ketahanan ekonomi.
Tantangan Struktural Menuju Pertumbuhan Lebih Tinggi
Meskipun memiliki fondasi kuat, tantangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sesuai target APBN bersifat lebih struktural. Salah satu isu besar yang dihadapi adalah fenomena deindustrialisasi dini. Ini terjadi ketika kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja cenderung stagnan atau bahkan menurun.
Kondisi ini terjadi sebelum Indonesia sepenuhnya menjadi negara berpendapatan tinggi. Jika sektor industri tidak tumbuh kuat, perekonomian akan semakin bergantung pada komoditas dan konsumsi domestik. Ketergantungan ini berisiko membuat pertumbuhan mudah melambat dalam jangka panjang.
Ketergantungan pada komoditas dan konsumsi juga menjadikan ekonomi rentan terhadap siklus global. Oleh karena itu, penguatan sektor manufaktur menjadi krusial. Ini penting untuk mencapai Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Peningkatan Produktivitas dan Kualitas SDM
Isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah. Investasi yang masuk belum sepenuhnya mengalir ke sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas masih terbatas.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa. Riset dan teknologi, serta keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan industri, masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Tanpa perbaikan di area ini, pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat ekstensif.
Pertumbuhan ekstensif berarti peningkatan terjadi karena penambahan input, bukan karena efisiensi atau inovasi. Untuk mencapai pertumbuhan intensif yang lebih berkelanjutan, investasi pada SDM dan teknologi sangatlah vital. Hal ini akan memaksimalkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
Isu Kelembagaan dan Kepastian Investasi
Tantangan berikutnya berkaitan dengan masalah kelembagaan dan biaya ekonomi yang masih ada. Meskipun proses perizinan telah menunjukkan perbaikan, kepastian hukum masih menjadi sorotan utama. Konsistensi kebijakan juga seringkali menjadi hambatan bagi investor.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu terus ditingkatkan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan prediktif. Hambatan-hambatan ini dapat menghalangi investor jangka panjang untuk menanamkan modalnya.
Untuk "naik kelas" menjadi negara maju, Indonesia tidak cukup hanya menarik modal investasi. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan investasi tersebut produktif dan berkelanjutan. Ini akan mendukung realisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia secara optimal.
Sumber: AntaraNews