Rekomendasi Pengusaha Konstruksi: Proyek Sedang Berjalan Jangan Berhenti karena Efisiensi
FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur.
Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diambil. Ketua FJKKI Andi Rukman Karumpa menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, terutama yang telah berjalan, agar tidak mangkrak.
"Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sudah berjalan tidak terhenti karena efisiensi anggaran. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional," ujar Andi saat pembentukan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) di kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta.
FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
"FKJKI juga berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan," lanjut Andi.
Selain itu, Andi menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan proyek di daerah. Andi berharap pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meski ada kebijakan efisiensi.
"Jangan sampai pembangunan di daerah terhambat," tambahnya.
Upaya Capai Swasembada Pangan
Andi menyampaikan pelaku usaha sektor konstruksi memiliki komitmen penuh dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor konstruksi juga siap berperan aktif dalam menjalankan pekerjaan untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
"Dalam rangka swasembada pangan, banyak pekerjaan-pekerjaan irigasi yang harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga fasilitas kesehatan," kata Andi.
Tidak hanya memberikan masukan kepada pemerintah, FKJKI juga mengajak perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional.
"Kami akan mendorong perusahaan-perusahaan konstruksi untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini penting agar mereka tetap kompetitif dan mampu bersaing di pasar global," ucap Andi.
FKJKI juga berkomitmen membantu UKM konstruksi agar dapat masuk ke rantai pasok industri besar.
"Kami siap menjembatani kerja sama antara UKM dan BUMN untuk memastikan UKM dapat tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan nasional," kata Andi.
Berharap Jadi Acuan Pemerintah
Andi berharap rekomendasi FKJKI ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku industri konstruksi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Andi menyampaikan sebelumnya, asosiasi badan usaha dan asosiasi badan profesi sektor konstruksi juga telah menggelar pertemuan di Graha Gapensi.
"Kami juga akan kembali menggelar pertemuan dengan seluruh anggota FKJKI di Graha Gapensi dalam waktu dekat," kata Andi.
Sekretaris Jenderal FKJKI Sigit Adjar Susilo menyampaikan menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur penting, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga akses jalan yang mendukung distribusi barang dan jasa.
Wakil Ketua Umum bidang Jasa Konstruksi Inkindo sekaligus Ketua Umum Intakindo itu berharap pemerintah dapat mempertimbangkan langkah mitigasi yang lebih efektif guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor konstruksi di tengah tantangan efisiensi anggaran.
"Kami mendukung niat suci Presiden dalam mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu pemerintah juga harus memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perlu ada peraturan dari pemerintah untuk mengakselerasi skema pembiayaan kreatif yang melibatkan swasta agar proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan meski anggaran terbatas," kata Sigit.
