Penjelasan Lengkap soal Shutdown Pemerintah AS, Pegawai Terpaksa Harus Cuti Tanpa Dibayar

Pengiriman cek jaminan sosial dan Medicare juga tetap berlangsung, meskipun layanan administrasi seperti verifikasi manfaat terhambat.

Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) resmi mengalami penutupan atau shutdown pada Rabu, 1 Oktober 2025 dini hari. Ini merupakan penutupan pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir, yang diperkirakan akan berdampak pada sekitar 40 persen tenaga kerja federal, atau sekitar 750.000 pegawai, yang banyak di antaranya terpaksa harus cuti tanpa dibayar. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh BBC.

Meskipun terjadi shutdown, tidak semua layanan pemerintah berhenti sepenuhnya. Layanan yang dianggap esensial tetap beroperasi meskipun pegawainya tidak mendapatkan gaji selama periode tersebut. Misalnya, petugas perlindungan perbatasan, aparat penegak hukum, agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), tenaga medis di rumah sakit, serta pengendali lalu lintas udara tetap menjalankan tugasnya.

Pengiriman cek jaminan sosial dan Medicare juga tetap berlangsung, meskipun layanan administrasi seperti verifikasi manfaat dan penerbitan kartu baru dapat terhambat.

Menurut laporan Washington Post, program bantuan pangan juga mengalami tekanan. Sebagai contoh, program WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children) yang memberikan layanan kepada jutaan penerima manfaat diperkirakan hanya memiliki dana untuk bertahan satu hingga dua minggu jika shutdown terus berlanjut.

Di sisi lain, pra-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah federal berisiko untuk terhenti. Sementara itu, Smithsonian menyatakan bahwa museum-museum, pusat penelitian, dan National Zoo berencana untuk tetap buka menggunakan cadangan dana hingga 11 Oktober 2025, sebelum akhirnya menutup sebagian besar layanan jika pendanaan baru tidak segera disetujui.

Di sektor kesehatan, rencana kontinjensi dari Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) menunjukkan bahwa sekitar 41 persen tenaga kerja di kementerian ini akan dirumahkan selama shutdown. Hal ini akan berdampak signifikan pada lembaga seperti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan National Institutes of Health (NIH), yang masing-masing diperkirakan akan kehilangan lebih dari separuh stafnya. Keadaan ini akan mengganggu operasi normal, termasuk penundaan proyek riset dan penerimaan pasien baru di fasilitas medis NIH, kecuali untuk kasus darurat.

Di bidang layanan publik, laporan dari Kementerian Dalam Negeri AS yang disampaikan oleh AP dan Axios menyebutkan bahwa taman nasional dan hutan federal tetap dibuka sebagian selama shutdown. Meskipun akses ke area luar seperti jalur pendakian dan monumen masih tersedia, layanan publik dan jumlah staf sangat terbatas, sehingga meningkatkan risiko vandalisme, penumpukan sampah, dan penjarahan situs bersejarah.

Sektor perjalanan juga terancam terganggu, di mana Asosiasi maskapai Airlines for America memperingatkan bahwa sistem penerbangan bisa melambat, dan lembaga penerbit paspor di bawah Kementerian Luar Negeri AS telah mengingatkan adanya potensi keterlambatan dalam pemrosesan dokumen perjalanan. Namun, layanan pos tetap berjalan karena US Postal Service tidak bergantung pada pendanaan dari Kongres.

Dalam sektor pendidikan, sebagian besar sekolah di AS dibiayai oleh pemerintah negara bagian. Pemerintah federal berperan dalam mendistribusikan dana hibah dan pinjaman pelajar dalam jumlah besar. Karena pencairan dana tersebut umumnya dilakukan pada musim panas sebelum tahun ajaran baru dimulai, sektor pendidikan relatif tidak terdampak oleh shutdown kali ini. Namun, satu hal yang menjadi sorotan adalah anggota Kongres tetap menerima gaji di tengah situasi di mana ratusan ribu pegawai federal harus cuti tanpa dibayar.

Penyebab Shutdown

Pemerintahan AS mengalami penutupan akibat ketidakmampuan Partai Republik dan Partai Demokrat untuk mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang anggaran untuk tahun fiskal yang baru, yang dimulai pada 1 Oktober 2025 dan seharusnya membiayai layanan pemerintah hingga 30 September 2026. Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, rencana pengeluaran hanya dapat diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan dari Kongres.

Reuters melaporkan bahwa Senat tidak berhasil meloloskan rancangan pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik, karena tidak memenuhi ambang batas 60 suara. Penolakan ini terjadi karena Demokrat menolak penghapusan subsidi kesehatan yang terdapat dalam rancangan tersebut.

Menurut penjelasan dari The Guardian, meskipun Partai Republik mengendalikan DPR dan Senat, mereka tetap tidak memiliki suara yang cukup untuk mengatasi filibuster di Senat. Filibuster adalah aturan yang mengharuskan dukungan minimal 60 senator agar rancangan anggaran dapat dilanjutkan. Washington Post melaporkan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan anggaran tersebut karena tidak memenuhi tuntutan utama mereka, yaitu memperpanjang subsidi Obamacare yang membantu menekan biaya premi dan membatalkan pemotongan dana Medicaid yang diterapkan oleh pemerintahan Trump. Selain itu, mereka juga menegaskan penolakan terhadap berbagai pemangkasan anggaran di sektor kesehatan.

Sebagai solusi sementara, Reuters mencatat bahwa Partai Republik mengusulkan rancangan undang-undang darurat atau continuing resolution (CR) yang sempat disetujui di DPR. Rancangan ini bertujuan untuk menjaga agar pemerintahan tetap beroperasi hingga 21 November 2025, memberikan waktu bagi Kongres untuk melanjutkan negosiasi mengenai anggaran jangka panjang. Namun, rancangan tersebut ditolak oleh Demokrat di Senat dan gagal mencapai 60 suara, sehingga penutupan pemerintahan tidak dapat dihindari.

Masih Ada Perbedaan Pendapat yang Signifikan

Pada hari Jumat, 3 Oktober 2025, shutdown telah memasuki hari ketiga tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Partai Republik tetap kukuh menolak untuk bernegosiasi dan menuntut agar Demokrat menyetujui rancangan undang-undang jangka pendek yang mereka ajukan untuk membuka kembali pemerintahan, sambil memberikan waktu tambahan untuk membahas anggaran jangka panjang.

"Mereka telah menyandera pemerintah federal dan, pada akhirnya, rakyat AS-lah yang paling dirugikan," ungkap Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, dalam konferensi pers yang diadakan bersama Ketua DPR, Mike Johnson, di Capitol pada hari Jumat, sebagaimana dilaporkan oleh NBC.

"Yang terbaik untuk kepentingan rakyat AS adalah menjaga agar pemerintahan tetap terbuka dan berjalan, sehingga bisa terus bekerja demi mereka."

Di sisi lain, Partai Demokrat menolak rancangan yang dibuat tanpa melibatkan mereka dalam prosesnya. Penolakan ini semakin menguat setelah hasil empat jajak pendapat nasional terbaru menunjukkan bahwa mayoritas rakyat AS lebih menyalahkan Presiden Donald Trump dan Partai Republik, dibandingkan Demokrat.

"Donald Trump dan Partai Republik yang memiliki tanggung jawab atas penutupan ini," tulis Pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, di akun media sosialnya di platform X.

Thune juga mengonfirmasi bahwa Senat tidak akan mengadakan sidang pada akhir pekan ini, dan para senator baru akan kembali ke Washington pada hari Senin, 6 Oktober, bersamaan dengan berakhirnya masa reses DPR. Dengan kondisi ini, penutupan pemerintahan AS dipastikan akan berlanjut setidaknya hingga pekan depan.