Pemprov Sumsel Kaji Diskresi Angkutan Batu Bara untuk Jaga Operasional PLTU Sumbagsel 1

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah mengkaji pemberian diskresi angkutan batu bara secara selektif. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan operasional PLTU Sumbagsel 1 yang vital bagi pasokan listrik di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sedang mengkaji pemberian diskresi angkutan batu bara. Kebijakan ini akan diberikan secara selektif kepada PT AOC. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlangsungan operasional PLTU Sumbagsel 1 yang krusial.

PLTU Sumbagsel 1 saat ini hanya memiliki cadangan stok batu bara untuk sekitar satu pekan ke depan. Kondisi darurat ini memerlukan solusi cepat untuk menghindari krisis listrik. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, menyatakan hal tersebut di Palembang pada Kamis.

Kebijakan diskresi ini bersifat darurat mengingat peran PLTU Sumbagsel 1. Pembangkit listrik ini merupakan penopang utama pasokan listrik. Wilayah yang dilayani meliputi Ogan Komering Ulu (OKU) hingga Provinsi Lampung.

Urgensi Pasokan dan Dampak Potensial Krisis Listrik

Ketersediaan batu bara menjadi sangat vital bagi operasional PLTU Sumbagsel 1. Apriyadi menjelaskan bahwa jika suplai batu bara terhenti, PLTU tidak akan bisa beroperasi. Saat ini, cadangan yang tersedia hanya cukup untuk satu minggu.

Kebutuhan harian batu bara untuk PLTU Sumbagsel 1 mencapai hampir 5.000 ton. Terhentinya pasokan disebabkan oleh kebijakan penutupan jalan umum bagi angkutan batu bara. Akibatnya, PT AOC sebagai pemasok utama tidak dapat menyalurkan batu bara ke pembangkit.

Dampak dari penghentian operasional PLTU Sumbagsel 1 akan sangat luas. Pasokan listrik di wilayah OKU hingga Lampung akan terganggu. Hal ini dapat memicu krisis energi yang serius dan mengganggu aktivitas masyarakat serta ekonomi.

Syarat Diskresi dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pemberian diskresi angkutan batu bara ini tidak tanpa syarat. Pemprov Sumsel meminta percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara oleh PT AOC. Progres pembangunan jalan khusus ini baru mencapai sekitar 20 persen pada tahap pembebasan lahan.

Target semula pembangunan jalan khusus adalah satu tahun. Namun, Pemprov Sumsel meminta agar target ini dipercepat menjadi enam bulan. “Mereka meminta diskresi agar suplai bisa kembali berjalan, tapi dengan kewajiban mempercepat pembangunan jalan. Kami minta enam bulan karena satu tahun terlalu lama,” jelas Apriyadi.

Percepatan pembangunan jalan khusus ini menjadi kunci. Ini akan memastikan solusi jangka panjang bagi masalah transportasi batu bara. Selain itu, hal ini juga mengurangi ketergantungan pada jalan umum.

Mekanisme Pengawasan dan Keputusan Akhir Gubernur

Keputusan akhir mengenai pemberian diskresi ini masih menunggu persetujuan Gubernur Sumatera Selatan. Apriyadi menegaskan bahwa pembahasan masih berlangsung. Hasil kajian akan segera dilaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Apabila diskresi disetujui, pemerintah daerah akan menerapkan pengawasan ketat. Pengawasan ini mencakup pembatasan volume kendaraan angkutan batu bara. Selain itu, pengaturan jam operasional di jalan umum juga akan diberlakukan.

Langkah-langkah pengawasan ini penting untuk meminimalkan dampak negatif. Hal ini juga memastikan bahwa diskresi hanya digunakan dalam kondisi darurat. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketertiban lalu lintas.

Sumber: AntaraNews