Pembangunan Hunian Vertikal: Pemerintah Bangun 140 Ribu Unit di Lahan Hibah Lippo Group

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Proyek itu ditandai dengan peletakan batu pertama pada 8 Maret 2026 di atas lahan seluas sekitar 30 hektare yang telah berstatus clean and clear.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau proyek Hunian Warisan Bangsa Purwakarta, yang menjadi prototipe nasional perumahan terjangkau, menawarkan solusi hunian berkualitas bagi masyarakat luas.

Presiden Prabowo berkomitmen untuk mempercepat program perumahan rakyat di seluruh Indonesia dengan sasaran renovasi sebanyak 400 ribu rumah tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko) AHY mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi backlog hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong eko

Danantara Indonesia siapkan Rp16 triliun untuk bangun hunian vertikal bagi MBR di lahan hibah Lippo Group, percepat Program 3 Juta Rumah dan atasi backlog perumahan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendorong REI Jatim untuk memperkuat sinergi dalam percepatan penyediaan hunian layak MBR, menyoroti kontribusi signifikan pengembang dan program FLPP di Jawa Timur.

Menteri PKP Maruarar Sirait kemarin mengunjungi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto yang terletak di Hambalang, Jawa Barat.

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai progres pembangunan rusun subsidi di Cikarang seluas 30 hektare, yang ditargetkan rampung ratusan unit pada tahun 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan latar belakang pembangunan apartemen yang memiliki ukuran 45 meter persegi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperjuangkan perumahan layak bagi rakyat, dengan target ambisius 3 juta rumah. Simak 8 kebijakan strategisnya!

Melalui **Digitalisasi Perlindungan Sosial**, pemerintah berupaya mengatasi ketidaktepatan sasaran bansos dan membangun infrastruktur digital yang efisien untuk seluruh layanan publik.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Restrukturisasi BUMN, memangkas jumlah perusahaan negara dari seribu lebih menjadi 250. Langkah ini demi efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik, menarik perhatian luas.

Pemerintah menargetkan perampingan BUMN secara signifikan menjadi 250 perusahaan dalam dua tahun ke depan. Dony Oskaria memastikan proses ini tidak akan menimbulkan PHK, menjaga keberlangsungan kerja karyawan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya Ketahanan Pangan Indonesia demi kemandirian bangsa, mengajak petani dan nelayan bersatu menghadapi tantangan global.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya **kemandirian pangan** Indonesia di tengah dinamika global, menyoroti peran strategis petani dan nelayan pada pembukaan PENAS XVII di Gorontalo.

Perum Bulog Kanwil Sumut siap menyalurkan Bantuan Pangan Juli 2026 kepada jutaan penerima manfaat. Stok beras di gudang Bulog Sumut dipastikan sangat mencukupi untuk kebutuhan tersebut.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan aplikasi 'Imah Aing' untuk mempercepat penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat mengurangi masalah backlog perumahan yang ada di Indonesia dan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Wali Kota Makassar dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau kawasan kumuh di Tallo, Makassar, memetakan penataan hunian layak dan mengusulkan solusi hunian vertikal untuk percepatan Penataan Kawasan Kumuh Makassar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengisyaratkan pencabutan moratorium izin perumahan Jabar akan dimulai Februari 2026 secara bertahap, berdasarkan kajian akademis untuk mengatasi masalah banjir dan mendorong hunian vertikal.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memperkenalkan dua konsep hunian vertikal bersubsidi, rusunami dan rusunawa, sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan perumahan perkotaan dan memenuhi kebutuhan beragam masyarakat Indonesia