Menteri Bahlil ke MenPAN-RB: Tunjangan Kinerja Kementerian Investasi Belum Naik-Naik
Padahal, penerimaan negara saat ini paling banyak dari pajak. Kemudian, pajak yang paling besar adalah pajak badan yang diurus langsung oleh Kementerian Investasi.
Padahal, penerimaan negara saat ini paling banyak dari pajak. Kemudian, pajak yang paling besar adalah pajak badan yang diurus langsung oleh Kementerian Investasi.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (PAN-RB) untuk menaikan tunjangan kinerja (Tukin) PNS di instansinya.
"Tapi Pak MenPAN-RB, Kementerian Investasi belum naik-naik (Tukin), jangan dibuat lama-lama," kata Bahlil, saat acara Anugrah Layanan Investasi (ALI) 2023, Jakarta, Rabu (8/11).
"Karena kemenkeu itu, dia kan menciptakan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang. Hulunya yang mengurus mereka itu adalah Kementerian Investasi dan DPMPSTSP (Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," terang dia.
Hal itu terlihat dari berkembangnya investasi dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditargetkan.
Misal pada tahun 2021 ditarget sebesar Rp900 triliun, dia berhasil menembus di angka Rp901 triliun. Kemudian tahun 2022 dari target Rp1.200 triliun terealisasikan senilai Rp1.207 triliun.
Lebih lanjut, Bahlil berharap kepada Kementerian PAN-RB supaya tukin instansinya dinaikan dalam waktu dekat ini.
"Saya Pikir Pak MenPAN-RB sudah sangat mahfum dengan apa yang saya maksud," jelasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyebut akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah kementerian/lembaga (KL) maupun pemerintah daerah soal kenaikan tukin PNS ini.
Nantinya, evaluasi dari pembayaran tunjangan kinerja tersebut bakal disesuaikan dengan kinerja masing-masing instansi yang ada.
kata Anas ujarnya di sela-sela acara Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8).
merdeka.com
PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca SelengkapnyaPenerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.
Baca SelengkapnyaTingginya target investasi tersebut untuk mendorong ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang di atas 5 persen.
Baca SelengkapnyaUpaya perbaikan iklim investasi secara terus menerus mesti dilakukan agar pertumbuhan investasi dan perkonomian tidak terhenti.
Baca SelengkapnyaKepastian hukum memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil malam-malam mencari Mpok Lempeng, sebuah warung langganannya saat masih menjadi aktivis, namun warung tersebut sudah tutup.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, praktik penipuan yang berkedok investasi bodong masih terus memakan korban. Tak sedikit korban yang merugi hingga ratusan juta.
Baca SelengkapnyaTarget tersebut akan dicapai melalui optimalisasi investasi dan perpajakan.
Baca SelengkapnyaRealisasi investasi pada kuartal II-2023 mencapai Rp349,8 triliun, naik 15,7 persen (yoy).
Baca Selengkapnya