LIVE

Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional

Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.

menko airlangga hartarto
Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional
Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional (merdeka.com)

Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.

Menko Airlangga Hartarto
Menko Airlangga Hartarto © 2024 maverick

Menko Airlangga: Syarat TKDN Jadi Hambatan Proyek Migas Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu hambatan yang dialami proyek minyak dan gas (migas).


Airlangga berpandangan, TKDN sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri, di satu sisi hal ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan proyek-proyek strategis di Tanah Air.

"TKDN baik, tetapi juga kita harus melihat jangan sampai menghambat. Salah satu yang menghambat ada salah satu tender berhenti karena TKDN. Nah ini juga dan itu proyek besar, proyek migas," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (10/7).


Airlangga menegaskan pentingnya melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping dengan menerapkan bea masuk anti-dumping (BMAD). Namun demikian, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.

"Kalau ada yang namanya dumping-dumping ya dikenakan anti-dumping untuk baja sehingga baja dilindungi. Tetapi luar negeri merasa bahwa kita terlalu proteksionis terhadap industri baja," tambahnya.

Lebih lanjut, pemerintah akan terus berupaya menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini, demi memastikan bahwa TKDN tidak hanya melindungi industri dalam negeri tetapi juga mendorong kemajuan proyek-proyek strategis.


"Jadi itu kita harus sadari juga bahwa trip adalah dua pihak, import dan ekspor. Tetapi tentu salah satu asupan yang penting adalah teknologi. Dengan teknologi yang semakin dikuasai, dengan kalau untuk urusan welding Indonesia nggak ada lawan," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Makan Bergizi Digerogoti Korupsi

{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

{{caption}}
Prabowo Sebut MBG Bakal Jangkau 85 Juta Penerima dan Buka 3 Juta Pekerjaan

Topik Terkait
{{caption}}
Permenperin 35/2025: Dorong Kepastian Pasar dan Daya Saing Industri Migas Nasional

Kementerian Perindustrian menerbitkan Permenperin 35/2025 untuk menyederhanakan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mendorong kepastian pasar, dan memperkuat daya saing industri migas nasional.

Permenperin 35 2025
{{caption}}
Ada Wacana Pelonggaran Aturan TKDN, Presdir Astra Bilang Begini

Djony menilai, penerapan TKDN selama ini telah menjadi pendorong nyata bagi peningkatan lapangan kerja.

Astra
{{caption}}
Dilema TKDN, Ikhtiar Pemerintah Dorong Produk Lokal

Kebijakan TKDN di Indonesia seringkali dianggap sebagai sandungan investor untuk datang ke Indonesia.

Berita Analisis
{{caption}}
Prabowo Beri Titah Agar Pemerintah Jangan Terlalu Memaksakan TKDN

Kebijakan ini diambil agar TKDN lebih fleksibel dan dapat meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Berita Update
{{caption}}
Menperin Agus Gumiwang: Ada Menteri yang Usul Penghapusan TKDN

TKDN merupakan instrumen yang penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri.

Menperin Agus Gumiwang
{{caption}}
Masa Transisi Ekspor Satu Pintu untuk Batu Bara Hingga Sawit Berlaku Besok, Begini Tahapannya

Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor.

batu bara
{{caption}}
Menko Airlangga: Pembentukan DSI Jadi Eksportir Tunggal SDA Cegah Praktik Kecurangan

Kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.

berita update
{{caption}}
Kebijakan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Mulai Besok, Masa Transisi Hingga 31 Desember 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan proses transisi tersebut berjalan lancar.

berita update
{{caption}}
Menko Airangga Ternyata Tak Ikut Dampingi Presiden Prabowo Kunker ke Prancis

Adapun Presiden Prabowo sudah tiga kali menghadiri acara kenegaraan Prancis sepanjang 2026.

berita update
{{caption}}
Kebijakan WFH PNS Resmi Dilanjutkan, Efektif Turunkan Konsumsi BBM

Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penggunaan Pertalite pada April turun mendekati 9 persen selama kebijakan diterapkan.

berita update
{{caption}}
Menteri Ekraf: Pemerintah Sepakati Turunkan PPh Royalti Penulis

Keputusan Rakortas penurunan PPh Royalti penulis ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait oleh Kemenkeu.

kemenekraf
{{caption}}
Wajib! Pelaporan Ekspor DSI Dimulai 1 Juni 2026, Ini Komoditasnya

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

airlangga hartarto
{{caption}}
Dony Oskaria Tegaskan Transparansi DSI dalam Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis Nasional

Danantara Indonesia melalui COO Dony Oskaria menekankan Transparansi DSI dalam operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN pengekspor komoditas strategis, demi memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel serta kelancaran program pemerintah.

airlangga hartarto
{{caption}}
Pemerintah Wajibkan Pelaporan Ekspor SDA Lewat DSI Mulai 1 Juni

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

airlangga hartarto
{{caption}}
Pemerintah Wajibkan Repatriasi 100 Persen Devisa Hasil Ekspor SDA Mulai Juni 2026

Airlangga menjelaskan, dalam aturan baru tersebut eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100% DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan.

airlangga hartarto
{{caption}}
Pemerintah Wajibkan Eksportir SDA Simpan DHE di Bank Himbara Mulai Juni 2026

Pemerintah menetapkan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor SDA sebesar 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia.

airlangga hartarto
{{caption}}
Indonesia dan Belarus Perkuat Kerja Sama Jelang Kunjungan Presiden Lukashenko

Indonesia dan Belarus tengah intensif membahas penguatan Kerja Sama Indonesia Belarus di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan perdagangan, menjelang kunjungan Presiden Alexander Lukashenko ke Jakarta pada Juli 2026.

airlangga hartarto