Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.

Sinyal pelemahan daya beli masyarakat semakin menguat. Pelemahan daya beli ini paling terasa di segmen ekonomi kelas menengah. Tren pelemahan daya beli masyarakat tercatat dalam laporan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan deflasi pada Juni 2024 lalu.

Data BPS mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan atau Month To Month (mtm) atau dapat dikatakan menurun ke angka 2,51  persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan Mei sebesar 2,84  persen (yoy).

Deflasi merupakan kondisi harga barang atau jasa mengalami penurunan dalam periode tertentu. Di sisi lain, murahnya harga barang atau jasa ini menjadi pertanda bahwa kondisi ekonomi suatu negara sedang tidak stabil. 

Lantas apa penyebab tren penurunan daya beli kelas menengah di Indonesia?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengutarakan bahwa pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.

Pertama, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen membuat kelas menengah harus membayar barang lebih mahal.

"Apalagi tarif PPN jadi 12 persen tahun depan, dikhawatirkan banyak yang terpukul termasuk pelaku ritel," ujar Bhima saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (15/8).

Kedua, pelemahan daya beli masyarakat menengah juga dipicu oleh terus menurunnya kinerja industri manufaktur. Pelemahan ini tercermin dari indeks PMI Manufaktur pun turun ke level 49,3 atau berada di zona kontraksi untuk periode Juli 2024.

Dia menyebut, pelemahan kinerja industri manufaktur ini akibat kegagalan pemerintah dalam membendung serbuan barang impor ilegal yang dijual lebih murah. Akibatnya, industri manufaktur domestik menjadi kalah bersaing di pasaran.

"Akibatnya serapan tenaga kerja sektor formal tertekan, PHK massal berlanjut," keras dia.

Suku Bunga Acuan Tinggi

Ketiga, masih berlanjutnya tren era suku bunga acuan tinggi. Dampak dari tingginya suku bunga ini membuat biaya cicilan kendaraan bermotor dan rumah menjadi lebih mahal yang kian membebani kalangan ekonomi kelas menengah. 

Keempat, implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker atau UU CK) berkontribusi pada kenaikan upah pekerja yang tidak berimbang terhadap inflasi bahan makanan. Artinya, upah tidak mampu menahan laju pengeluaran bahan makanan.

"Ini kesalahan fatal pemerintah,"ujarnya.

Untuk mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, pemerintah diminta menunda rencana kenaikan PPN  menjadi 12 persen di tahun 2025.

"Bila perlu turunkan tarif PPN jadi 8 persen," seru Bhima.

Selanjutnya, dia meminta pemerintah untuk tidak boros dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Misalnya tidak jor-joran dalam menggelontorkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)  di Kalimantan Timur. 

"Jangan boros belanja apbn untuk IKN, karena industri padat karya masih butuh support fiskal," pungkasnya.

Minta Penerapan PPN 12 Persen Ditunda

Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta Pemerintah untuk menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dari yang berlaku saat ini 11 persen. Pasalnya, kenaikan PPN 12 persen memberikan dampak yang cukup berat bagi daya beli masyarakat.

“Terkait kenaikan PPN jadi 12%, kami berharap Pemerintah untuk menunda karena kenaikan ini akan berdampak ke harga jual. Kalau harga jual naik yang paling berdampak adalah kelas menengah ke bawah,” ungkap Alphonzus Wijaja, Ketua Umum DPP APPBI kepada media di kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7)

Tak hanya konsumen, Alphonzus juga melihat kenaikan PPN juga akan memberatkan pengusaha. Bagi  pelaku usaha, penurunan daya beli masyarakat  dikhawatirkan menyebabkan penjualan  ikut turun.

"Tarif PPN kita gak rendah-rendah sekali dibandingkan negara tetangga. Karena pertumbuhan sekarang belum optimal, jadi dorong dulu pertumbuhannya semaksimal mungkin, baru mainkan tarifnya," ujar dia.