Nasib Karyawan di Jakarta, Gaji Tak Kunjung Naik dan Mimpi untuk Menabung Terasa Mustahil

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan kelas menengah Indonesia berdasarkan pengeluaran antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita secara bulanan. Mengacu klasifikasi tersebut, Ahmad (31) layak disebut sebagai masyarakat kelas menengah.

Hampir setiap harinya, Ahmad (bukan nama sebenarnya) tak pernah absen duduk di depan layar laptop untuk mengedit berita yang masuk. Baginya bekerja selama hampir 10 jam setiap hari bukan sebuah masalah, asalkan dapat bertahan hidup di kerasnya ibu kota Jakarta.

"Sudah sekitar empat tahun saya kartap (karyawan tetap), begini lah rutinitasnya," ujar Ahmad yang berprofesi sebagai editor buku yang berkantor di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Namun, kerja keras Ahmad tak kunjung membuahkan hasil. Meski memiliki gaji sekitar Rp6 juta per bulan rasanya masih sulit untuk sekadar menabung. 

Apalagi, kini dia telah memiliki seorang buah hati yang siap memasuki bangku sekolah taman kanak-kanak.

Setiap hari membuka aplikasi pengatur keuangan dengan harapan ada yang bisa disisihkan dari gajinya sebagai karyawan swasta. Seperti biasa, pengeluaran bulanan selalu menyamai, bahkan melebihi, pendapatan.

"Tiap bulan gaji cuma numpang lewat. Jangan kan nabung, buat bertahan aja sulit,” keluh Ahmad.

Bahkan, tak jarang Ahmad terpaksa meminjam uang untuk menutup kebutuhan keluarga kecilnya selama hidup di Jakarta. Usut diusut, permasalahan finansial yang dialami pria keturunan suku Jawa tersebut akibat gaji yang tak kunjung naik.

"Gaji saya masih tetap dari awal kerja. Sementara kebutuhan serba naik, dari kontrakan, bensin sampai makanan," tegasnya.

Dengan kondisi ini, mimpi Ahmad untuk memiliki tabungan pendidikan anak hingga tempat tinggal terasa makin jauh dari jangkauan. 

"Mimpi saya pikir umur 30-an sudah bisa punya tabungan dan rumah, tapi realitanya bisa bayar kontrakan aja udah bersyukur,” tukasnya.

Sementara itu, Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menyoroti merosotnya kinerja konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025. Dia bilang pangkal dari persoalan tersebut karena pelemahan tren belanja oleh kelas menengah.

Faisal menjelaskan tren pelemahan konsumsi belajar kelas menengah di Indonesia telah terjadi sejak pandemi Covid-19 pada 2020 lalu. Salah satunya disebabkan oleh kenaikan gaji yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran akibat kenaikan inflasi.

"Makanya memang secara overall itu memang konsumsi rumah tangga itu memang (lambat) meskipun ada Ramadan dan Lebaran itu di kuartal 1 (2025) masih mengalami perlambatan," kata Faisal kepada awak media usai mengisi acara PIER Quartal I 2025 Economic Review di Menara World Trade Center II, Jakarta, Rabu (14/5).

Di sisi lain, kelas menengah juga tidak mendapatkan insentif bantuan sosial (bansos) layaknya ekonomi menengah ke bawah. Dengan ini, beban belanja konsumsi yang ditanggung kelas menengah lebih besar.

"Jadi memang sebenarnya insentif pemerintah untuk dapat menggerakkan sisi supply-nya, dari sektor realnya itu memang sangat dibutuhkan sekali. Makanya itu memang spending itu menjadi penting," ucapnya.

Faisal mendorong percepatan belanja pemerintah untuk menggenjot daya beli kelas menengah. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal yang dapat dirasakan langsung kepada masyarakat kelas menengah.

"Kayak yang diskon tarif listrik, kalau ketika Lebaran itu ada diskon tarif tol, diskon pesawat terbang, untuk mudi kan ya. Memang itu akan membantu, tetapi memang itu sifatnya kan masih temporer ya. Perlu didorong lagi," tegasnya.

Selain itu, Faisal juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi program efisiensi anggaran. Disebutkannya, dampak dari program efisiensi anggaran tersebut membuat sejumlah sektor usaha menjadi lumpuh.

Untuk meningkatkan gaji kelas menengah, pemerintah juga perlu mendorong kinerja investasi hingga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.