Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

Anggaran subsidi KUR tersebut setara dengan membangun sebanyak 40 unit waduk.

Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

Presiden Joko Widodo menyampaikan alokasi subsidi kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini mencapai Rp46 triliun.

Jokowi menyebut, anggaran subsidi KUR tersebut setara dengan membangun sebanyak 40 unit waduk.

Berkat subsidi ini, bunga KUR yang dikenakan bagi pelaku usaha mikro hanya 3 persen.

Sedangkan, besaran bunga untuk skala usaha kecil mencapai 6 persen dari perbankan.


"Pemerintah juga ikut (subsidi), jangan keliru, untuk KUR" tegas Jokowi.

Kepala negara ini menekankan UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dia mencatat, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61 persen.

Jokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk

"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61 persen," kata Jokowi.

"Sangat besar sekali, dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen, sebuah angka yang juga sangat besar sekali," beber Jokowi.

Jokowi bilang tidak salah keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi KUR bagi UMKM.

Dia berharap bantuan keringanan bunga ini dapat meningkatkan skala bisnis UMKM.

"Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah," pungkas Jokowi.

Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun
Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Besar-besaran Jokowi Guyur Subsidi Pupuk Rp14 Triliun ke Petani di 2024
VIDEO: Besar-besaran Jokowi Guyur Subsidi Pupuk Rp14 Triliun ke Petani di 2024

Untuk saat ini, tambah Jokowi, stok subsidi pupuk masih tersedia. Subsidi pupuk Rp14 triliun untuk semester kedua.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Presiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP
Presiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP

Jokowi memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mulai Bahas Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo, TPN Ganjar Singgung Etika dan Ketidakpantasan
Jokowi Mulai Bahas Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo, TPN Ganjar Singgung Etika dan Ketidakpantasan

Makan siang dan susu gratis merupakan program unggulan Prabowo-Gibran selama masa kampanye

Baca Selengkapnya
Depan Petani se-Jateng, Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun di 2024
Depan Petani se-Jateng, Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun di 2024

Jokowi mengatakan pemberian subsidi ini untuk menutup kekurangan pupuk yang dialami petani.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Besar-besaran Jokowi Guyur Subsidi Pupuk Rp14 Triliun ke Petani Tapi Belum Disetujui DPR
VIDEO: Besar-besaran Jokowi Guyur Subsidi Pupuk Rp14 Triliun ke Petani Tapi Belum Disetujui DPR

Subsidi tersebut untuk menutup kekurangan pupuk yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Trik Jokowi Guyur Subsidi Pupuk 9,55 Juta Ton Atasi Krisis Beras Modal KTP
VIDEO: Trik Jokowi Guyur Subsidi Pupuk 9,55 Juta Ton Atasi Krisis Beras Modal KTP

Presiden Jokowi menggelontorkan subsidi pupuk sebanyak 9,55 juta ton

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024: Itu Wilayah MK
Jokowi soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024: Itu Wilayah MK

Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan wewenang MK.

Baca Selengkapnya