Fakta Unik: TPID Jambi Sebar 15 Ton Cabai, Strategi Jitu Kendalikan Inflasi September

TPID Jambi bergerak cepat menyebar 15 ton cabai merah dan hijau ke pasar-pasar utama. Langkah ini jadi upaya vital kendalikan inflasi Jambi yang bergejolak, benarkah berhasil menekan harga?

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga bahan pokok di wilayahnya. Sebanyak 15 ton cabai merah keriting dan cabai hijau disebar ke tiga pasar induk utama di Jambi. Intervensi ini bertujuan khusus untuk mengendalikan laju inflasi yang diperkirakan terjadi pada bulan September.

Penyebaran pasokan cabai ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan harga komoditas tersebut yang sempat mencapai Rp70 ribu per kilogram. Dengan pasokan yang disubsidi, TPID Jambi berharap dapat menekan harga jual di tingkat konsumen. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jambi, Johansyah, menjelaskan bahwa intervensi ini fokus pada komoditas cabai yang mengalami kenaikan signifikan. Pasar Angso Duo, Talang Banjar, dan Pasar Bungur di Bungo menjadi sasaran utama penyaluran cabai. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.

Intervensi Pasar: Rincian Distribusi dan Harga Cabai

Dalam operasi pasar yang dilakukan, TPID Jambi mendistribusikan total 15 ton cabai ke pasar-pasar strategis. Rinciannya adalah 9 ton cabai merah keriting dan 6 ton cabai rawit hijau. Distribusi ini dilakukan secara merata untuk memastikan ketersediaan dan pemerataan harga di berbagai lokasi.

Harga jual yang ditetapkan untuk cabai merah keriting adalah Rp37 ribu per kilogram, sementara cabai rawit hijau dijual seharga Rp24 ribu per kilogram. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp70 ribu per kilogram untuk kedua jenis cabai tersebut. Penurunan harga ini diharapkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penyaluran pasokan cabai ini menyasar beberapa pasar induk penting di Provinsi Jambi. Pasar Angso Duo dan Talang Banjar di Kota Jambi, serta Pasar Bungur di Kabupaten Bungo, menjadi titik utama distribusi. Pemilihan pasar ini didasarkan pada volume transaksi dan jangkauan konsumen yang luas, sehingga dampak intervensi dapat maksimal.

Penyebab Kenaikan Harga dan Dampaknya pada Inflasi Jambi

Kenaikan harga cabai yang terjadi di Jambi bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan tim pengendali inflasi, pasokan dari daerah penghasil utama seperti Bengkulu dan Sumatera Barat mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan oleh masa tanam, di mana komoditas cabai di kedua daerah tersebut belum memasuki masa panen.

Situasi ini secara langsung berdampak pada laju inflasi di Provinsi Jambi. Johansyah mengakui bahwa inflasi daerah pada Agustus 2025 mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,76%, dibandingkan dengan bulan Juli yang berada di angka 2,71%. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan harga pada beberapa komoditas penting.

Selain cabai, beberapa bahan pokok lain juga turut menyumbang pada angka inflasi tersebut. Minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang juga mengalami kenaikan harga, menambah beban ekonomi masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya mitigasi dan stabilisasi harga.

Strategi Jangka Panjang TPID dalam Mengendalikan Inflasi

Pemerintah Provinsi Jambi melalui TPID tidak hanya berfokus pada intervensi pasar jangka pendek, tetapi juga merancang strategi jangka panjang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka lonjakan inflasi daerah secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan mengatur tata niaga perdagangan bahan pokok.

Pengaturan tata niaga ini penting untuk memastikan pasokan yang stabil dan mencegah penimbunan atau praktik spekulasi harga. Selain itu, TPID juga aktif melakukan operasi pasar murah di berbagai pasar induk. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan akses bahan pokok dengan harga terjangkau kepada masyarakat, terutama saat terjadi gejolak harga.

Johansyah menekankan pentingnya regulasi dalam perdagangan komoditas. "Tata niaga harus diatur guna memenuhi kebutuhan di suatu daerah, terkait dengan cuaca sangat mempengaruhi. Jadi ada komoditas yang sudah kita intervensi, dan harganya kita atur karena subsidi pemerintah," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga meskipun menghadapi tantangan cuaca dan pasokan.

Sumber: AntaraNews