Fakta Menarik: Pemerintah Jamin Harga Pasti Beli Minyak Sumur Rakyat, Berapa Persen dari ICP?

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga minyak sumur rakyat dibeli dengan skema 80% dari ICP, menjamin kepastian ekonomi dan legalitas bagi penambang. Simak detailnya!

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan komitmennya untuk menjamin kepastian harga pembelian hasil produksi sumur minyak rakyat. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (16/10) lalu, memberikan angin segar bagi para penambang di seluruh Indonesia.

Kunjungan Menteri Bahlil dilakukan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tempat kegiatan penambangan minyak rakyat berlangsung. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menata aktivitas penambangan agar beroperasi secara aman, berkelanjutan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut sekaligus memberikan jaminan ekonomi yang layak bagi masyarakat, pemerintah telah menetapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat. Skema ini diharapkan dapat mendorong para penambang untuk beroperasi di bawah payung hukum yang jelas, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap energi nasional.

Kepastian Harga dan Regulasi Baru untuk Minyak Sumur Rakyat

Pemerintah menetapkan skema harga beli hasil produksi minyak sumur rakyat sebesar 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, namun dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan harga tersebut, masyarakat penambang diharapkan tetap mendapatkan keuntungan yang layak.

Langkah strategis ini juga menjadi upaya pemerintah dalam mendorong penambang rakyat untuk beroperasi di bawah payung hukum dan aturan resmi. Regulasi yang menjadi dasar kebijakan ini adalah Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Implementasi aturan ini memberikan kepastian hukum bagi para penambang.

Sebelumnya, para penambang mengaku ragu-ragu dalam menjalankan aktivitasnya karena ketidakjelasan regulasi dan harga. Namun, dengan adanya jaminan harga pasti dan dukungan langsung dari pemerintah, kekhawatiran tersebut kini sirna. "Dulu kami takut-takut mulut (menambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat.

Sinergi Pemerintah untuk Kesejahteraan dan Lingkungan

Menteri Bahlil Lahadalia menekankan bahwa penataan sektor minyak sumur rakyat tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat. Aspek keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan juga menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan penambangan. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem penambangan yang bertanggung jawab.

Untuk memperkuat implementasi kebijakan ini, Bahlil meminta pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memperkuat koordinasi. Kolaborasi ini penting dalam pendampingan teknis dan administratif bagi penambang. Pendampingan ini akan memastikan penambang beroperasi sesuai standar.

"Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” tegas Bahlil. Melalui implementasi aturan baru dan kepastian pembelian dengan harga yang layak, pemerintah berharap kegiatan minyak rakyat dapat berkontribusi signifikan terhadap energi nasional. Selain itu, kebijakan ini diharapkan turut meningkatkan lifting migas Indonesia secara keseluruhan.

Dalam peninjauan di Keluang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Dirut Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata sektor minyak rakyat.

Sumber: AntaraNews