Ekonomi Melambat, RI Butuh Stimulus Percepat Penyaluran KUR UMKM

Penyaluran Kredit UMKM oleh perbankan di Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 19,4 persen dari total alokasi kredit, jauh di bawah target RPJMN. Kondisi ini menyoroti tantangan besar bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman melaporkan bahwa penyaluran KUR telah mencapai Rp238,7 triliun per 15 November 2025, namun masih ada keluhan terkait sulitnya akses dan persyaratan agunan bagi UMKM.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan penyaluran KUR BRI Papua Barat sebesar Rp313,72 miliar pada 2025, namun realisasi saat ini masih jauh dari target. Apa penyebab dan bagaimana solusinya?

Angka penyaluran KUR hingga Juni 2025 mencapai hampir 45 persen dari target tahunan sebesar Rp300 triliun.

Melihat penyaluran KUR yang stagnan, pihaknya memiliki tiga terobosan penting. Pertama meminta kepada pihak perbankan tak minta angunan.

Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.

Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.

Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) baru setengah dari target Rp297 triliun.

Calon Ketua Umum BPP HIPMI Reynaldo Bryan berkomitmen menghapus dikotomi pusat-daerah dan menjadikan pengusaha lokal kunci pertumbuhan ekonomi nasional, dengan visi P.A.T.E.N.

Misbakhun, menyebut ada sejumlah analis ekonomi meragukan angka ekonomi Indonesia yang tumbuh mencapai 5,61 persen pada kuartal I tahun 2026.

Faktor kedua berasal dari tekanan eksternal berupa turbulensi geopolitik di Timur Tengah yang sempat mengganggu distribusi komoditas gas.

Menteri Keuangan Purbaya memberikan tanggapan terhadap beragam kritik yang muncul mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2026.

Setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,6 persen pada kuartal I 2026, pemerintah kini menyiapkan berbagai stimulus tambahan untuk pertumbuhan ekonomi.

Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, dan hingga Mei 2026, ia merasa waktu tersebut berlalu dengan cepat.

BPD Bali salurkan kredit sebesar Rp25,29 triliun pada triwulan I-2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan fokus utama pada sektor UMKM dan menjaga rasio kredit bermasalah tetap rendah, serta menargetkan naik kelas ke KDMI II.

OJK Cirebon berhasil menyalurkan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) senilai Rp3 miliar kepada 377 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2025, memperkuat akses keuangan di wilayah Ciayumajakuning.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat aset perbankan Sultra tumbuh ekspansif mencapai Rp61,68 triliun per Januari 2026, didorong penguatan aset, DPK, dan penyaluran kredit yang positif.

Askrindo mendukung kebijakan pemerintah terkait penguatan pembiayaan UMKM di daerah dengan potensi ekonomi strategis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit 2026 akan sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga global dan domestik yang memicu permintaan kredit.

KUR bukan sekadar fasilitas pinjaman, tetapi bentuk bantuan pemerintah bagi para pelaku usaha kecil yang menjadi pendorong ekonomi rakyat.