Ekonom UNG Soroti Tantangan Ekonomi 2026: Stagnasi, PHK, dan Ancaman Fiskal

Ekonom Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Muh Amier Arham mengingatkan akan berbagai Tantangan Ekonomi 2026 yang berpotensi menghambat pertumbuhan, mulai dari stagnasi, kerentanan pasar kerja, hingga tekanan fiskal yang perlu diwaspadai.

Ekonom Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Muh Amier Arham, pada Senin (12/1) mengingatkan tentang tantangan ekonomi 2026 yang berpotensi tidak sepenuhnya cerah. Amier menyoroti stagnasi pertumbuhan, meningkatnya kerentanan pasar tenaga kerja, serta ancaman tekanan fiskal sebagai indikator utama yang menandai perjalanan tahun fiskal mendatang. Peringatan ini disampaikan di Gorontalo, menekankan perlunya kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat tertahan di level sekitar lima persen. Angka ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan delapan persen pada 2029. Kondisi ini diperparah dengan guncangan ekonomi akibat bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp59 triliun.

Amier menegaskan bahwa tanpa percepatan pertumbuhan yang signifikan, penyerapan tenaga kerja akan tertinggal jauh di belakang laju pencari kerja baru. Setiap tahun, sekitar 3,5 juta orang masuk ke pasar tenaga kerja. Namun, elastisitas ekonomi Indonesia hanya mampu menyerap 200 ribu pekerja untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, menciptakan jarak struktural yang semakin melebar.

Ancaman Ketenagakerjaan dan Deindustrialisasi Prematur

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) menunjukkan peningkatan tajam sepanjang tahun 2025. Data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 88.519 PHK terjadi dari Januari hingga Desember 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 77.965 orang, menunjukkan lonjakan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Amier juga menilai penurunan angka pengangguran yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dicermati lebih hati-hati. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor informal, yang tidak menyediakan jaminan pendapatan layak maupun perlindungan sosial. Sebanyak 57,8 persen pekerja berada di sektor informal, sementara 47,89 juta pekerja dikategorikan tidak penuh. Bahkan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi kelompok terbesar penganggur terdidik, mencapai 30,74 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya mismatch keterampilan dan peluang yang terus melebar, mengikis daya saing tenaga kerja.

Selain itu, Amier menyoroti Gig Economy dari sektor digital berbasis aplikasi yang kini menyerap banyak pekerja. Meskipun ekonomi kreatif tumbuh cepat, sektor ini berpotensi menimbulkan eksploitasi terselubung, seperti pendapatan tidak pasti, ketiadaan perlindungan kesehatan, dan jam kerja yang melampaui batas normal. Dari sisi struktur ekonomi, Indonesia semakin mendekati gejala deindustrialisasi prematur. Sejumlah industri pengolahan padat karya, termasuk alas kaki, karet, dan perabotan, mengalami kontraksi. Kondisi ini menyebabkan lapangan kerja kembali terkonsentrasi pada sektor pertanian, yang produktivitasnya lebih rendah.

Dinamika Moneter dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026

Dari dinamika moneter, Amier memprediksi rupiah akan tetap melemah sepanjang 2026. Pelemahan ini berdampak pada tingginya biaya impor dan beban bunga utang. Ruang Bank Indonesia untuk meredam gejolak pasar juga semakin terbatas, sementara minat ekspansi kredit perbankan menurun.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh OECD menempatkan angka hanya 2,9 persen, terimbas oleh geopolitik global, potensi kebijakan proteksionis Donald Trump, hingga perlambatan ekonomi China. Sebagai ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga, tekanan daya beli akibat inflasi pangan dan energi dapat menghambat motor utama pertumbuhan. Namun, Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,4-5,5% pada 2026, didukung inflasi yang terjaga dan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, HSBC Global Research memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen pada 2026, sedikit di bawah target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. HSBC menilai pertumbuhan ekspor berpotensi melambat, namun permintaan domestik diharapkan mampu menopang pertumbuhan. Senada dengan itu, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi sekitar 5%, sebelum meningkat menjadi 5,2% pada 2027, dengan tantangan di pasar tenaga kerja.

Tantangan Kebijakan dan Strategi Adaptasi

Selain kondisi objektif ekonomi, Amier mengkritisi kebijakan domestik yang masih jauh dari presisi teknokratis. Beberapa kebijakan pemerintah dinilai minim desain implementasi, terlalu politis, dan kurang menyerap masukan akademik. Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah disebut berisiko memperlambat pembangunan di wilayah luar Jawa, yang sangat bergantung pada belanja modal dari APBN.

Untuk merespons berbagai risiko tersebut, Amier menegaskan perlunya perbaikan tata kelola ekonomi secara menyeluruh. Ini mencakup penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam (SDA), pembenahan birokrasi, hingga belanja negara yang lebih fokus pada produktivitas jangka panjang. Ia juga mengusulkan agar program besar seperti Makan Bergizi Gratis memaksimalkan pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta unit usaha lokal agar manfaatnya merata hingga lapisan bawah.

Resiliensi kebijakan fiskal dan kesiapsiagaan terhadap bencana harus menjadi fokus utama, mengingat sepanjang 2025 tercatat 3.176 bencana dan angka itu diperkirakan tidak akan berkurang. Ekonom UNG ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk menghadapi tantangan. Namun, peluang itu hanya akan muncul jika negara menyiapkan sistem yang kokoh untuk menghadapi ketidakpastian.

Sumber: AntaraNews