Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Dirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi menegaskan program bantuan pangan (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) pemerintah tidak memengaruhi gejolak harga beras di pasaran.

Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.

"Kalau ada yang mengatakan bahwa bantuan pangan ini tidak berpengaruh terhadap penurunan harga, benar," kata Bayu di Jakarta, Senin (4/3).

Bayu bilang, pemberian beras 10 kg tersebut cukup membantu masyarakat memenuhi sebagian kebutuhannya dalam sebulan.

Sehingga, masyarakat kelompok bawah ini tidak terlalu khawatir dengan kenaikan harga beras yang terjadi sekarang.

"Informasi yang kami terima (bansos beras 10 kg) mencukupi kira-kira antara 45-50 persen kebutuhan keluarga itu dalam 1 bulan," kata Bayu.

Bayu mengatakan sejauh ini Pemerintah telah menyalurkan 360.000 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat.

Dia pun tak memungkiri dalam prosesnya terdapat beberapa kendala.

"Secara keseluruhan kita telah menyalurkan 360 ribu ton total bantuan pangan," kata Bayu.

Namun begitu, masyarakat di luar penerima bansos masih membutuhkan beras sebagai makanan pokoknya.

Mereka inilah yang berburu beras di pasar dan mengeluhkan harganya yang selangit.

"Mereka ini yang paling sensitif dengan kenaikan harga," kata Bayu.

Maka, langkah yang diambil pemerintah membanjiri pasar dengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Stok pangan ini diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Beras ini pun dijual dengan harga murah karena sudah disubsidi pemerintah.

Sehingga diharapkan bisa membantu menekan harga beras karena stoknya yang terbatas.

"Di dalam beras SPHP ini terdapat subsidi. Dengan demikian maka mekanismenya dalam penyaluran cukup bebas, cukup leluasa, tapi tidak sama sekali bisa sekadar dijual begitu saja," 

kata Bayu.

Diberitakan sebelumnya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengaku kesulitan untuk memperoleh kualitas beras premium menjelang bulan puasa Ramadan.

Selain langka, harga beras premium juga mengalami kenaikan tajam dari sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan mencatat, saat ini harga beras kualitas premium rata-rata telah mencapai Rp18.000 per kilogram.

Angka ini naik hingga 20 persen dari harga normal tahun 2023.

Reynaldi mengungkap, kelangkaan hingga kenaikan harga beras premium ini disebabkan mundurnya musim tanam akibat El-Nino hingga program bantuan sosial.

Sehingga, mempengaruhi produksi padi di saat musim panen.

"Kemudian tahun lalu produksi nya terbatas sehingga konsumsi tinggi yang terjadi ialah ketidakseimbangan antara supply and demand (pasokan dan permintaan," kata Reynaldi.