Diam-Diam, Pemerintah Masih Impor Senjata Militer Hingga Rp1,57 Triliun

Berdasarkan data yang dirangkum, Indonesia mengimpor amunisi dari berbagai negara.

Jokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.

Jokowi minta semua menteri mencari tahu penyebab PMI Indonesia terkontraksi setelah 34 bulan berturut-turut mengalami trens ekspansi.

PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi atau berada di zona negatif.

Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.

Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.

Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.

Ada faktor yang belum terselesaikan hingga WNI sering berobat ke luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor.

Mahfud mempertanyakan komitmen pemerintah saat ini yang terus menerus impor pangan.

Jokowi tetap mewanti-wanti keamanan stok beras dalam negeri, meski inflasi masih cenderung terjaga.

Pada Oktober 2020, Indonesia mendatangkan senjata dengan kode HS 93011000, yakni senjata artileri, meliputi senapan.

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

Dari sisi proporsi, kontribusi sektor tambang terhadap total PDRB juga mengalami peningkatan, dari 12,35 persen pada 2024 menjadi 14,51 persen pada 2025.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, termasuk di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan nasional.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa laju inflasi Banyuwangi pada Maret 2026 berhasil terkendali di angka 0,37 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional, berkat kerja sama solid dari berbagai pihak.

Mendagri menjelaskan, Kementerian PKP memiliki program penanganan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menyoroti peran vital Muhammadiyah yang konsisten berkontribusi dalam pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan dan sosial, serta menjadi pilar penting bagi kemajuan kota.

Wajib pajak dapat memperoleh SKB dengan memenuhi syarat kepatuhan serta kelengkapan dokumen dan informasi.