Diam-Diam, Pemerintah Masih Impor Senjata Militer Hingga Rp1,57 Triliun
Diam-diam pemerintah masih melakukan impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya dari sejumlah negara.
Diam-diam pemerintah masih melakukan impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya dari sejumlah negara.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023. Nilai impor senjata ini setara Rp1,57 triliun asumsi kurs Rp15.344.
Mengutip data BPS impor senjata tersebut meliputi military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 9307, 930110,930120 dengan nilai USD 13.528.250. Lalu, bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts thereof mencapai USD 26.992.624. Pemerintah juga mengimpor senjata other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads sebesar USD 17.245.565. Disusul shotgun cartridges senilai USD 11.215.093.
Kemudian, disusul China, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Spanyol, dan negara lainnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali dibuat jengkel dengan adanya informasi terkait impor senjata. Padahal Indonesia memiliki industri dalam negeri yang memproduksi senjata sendiri. "Kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?," ungkap Jokowi saat membuka Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3) lalu.
Dia pun sempat menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI yang melakukan impor senjata.
Bahkan Jokowi langsung melarang kedua instansi ini mengimpor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor senjata dan amunisi, termasuk bagian dan aksesorisnya yang dilakukan Indonesia mengalami peningkatan yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 total impor senjata dan aksesorisnya sebanyak 1.594,5 ton. Bila dilihat berdasarkan nilainya, maka Indonesia mengimpor USD 313,73 juta.
Wali Kota Soko Gibran Rakabuming Raka sudah mengajukan izin kepada Presiden Jokowi untuk maju Pilpres.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan Presiden akan menggelontorkan tambahan bantuan sosial atau bansos beras 30 kg di akhir tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kedamaian tidak boleh terkoyak karena Pemilu.
Baca SelengkapnyaWamenkumham telah ditetapkan tersangka dugaan suap
Baca SelengkapnyaPresiden mengakui pembangunan jalan tol sepanjang 64,5 Km dan dikerjakan sejak 2019 ini cukup sulit.
Baca SelengkapnyaPelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyetujui Mahfud cuti untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada besok Kamis (19/10).
Baca SelengkapnyaSurat itu diterima Sekretariat Negara pada Senin, 4 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi menginginkan pesta demokrasi dijalani dengan penuh riang gembira
Baca Selengkapnya