Bappenas Sebut Kesiapan Proyek Jadi Tantangan Utama Pengembangan Orange Bond

Bappenas mengamati bahwa ekosistem pembiayaan sosial, termasuk penerbitan orange bond, masih belum kuat akibat minimnya proyek yang siap dilaksanakan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa ekosistem pembiayaan sosial di Indonesia, termasuk penerbitan orange bond, masih memerlukan penguatan dalam hal kesiapan proyek dan koordinasi antar-instansi.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, menekankan bahwa tantangan utama saat ini tidak hanya terletak pada instrumen, tetapi juga pada ketersediaan proyek yang memenuhi syarat dan memiliki struktur risiko yang jelas.

Leonardo juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada lembaga yang secara resmi menunjukkan minat untuk menerbitkan orange bond.

"Sebelumnya belum ada. Makanya tadi saya sampaikan tindak lanjut dari ini adalah kita sebenarnya ingin mengumpulkan lagi lembaga-lembaga yang hadir dalam forum ini. Kemudian duduk sama-sama," ujarnya kepada wartawan setelah Konferensi Pers Orange Forum 2025 pada hari Senin (17/11).

Ia menjelaskan bahwa meskipun banyak rencana aksi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, sudah disusun, namun belum sepenuhnya siap untuk dieksekusi karena keterbatasan pendanaan dan tingginya risiko proyek. Oleh karena itu, kolaborasi antar sektor dianggap sangat penting.

"Di situlah maka perlu ada kerjasama pemerintah sama swasta. Karena kita akan menurunkan risiko dari proyek-proyek itu sehingga ini bisa menjadi dasar bagi penerbitan pemberdayaan untuk pemberdayaan perempuan," tutup Leonardo.

Identifikasi Proyek Prioritas

Ia mengungkapkan bahwa skema pembiayaan tidak hanya mencakup obligasi, tetapi juga bisa berupa hibah atau garansi, tergantung pada jenis proyek yang akan dilaksanakan. Saat ini, pemerintah sedang memetakan proyek-proyek prioritas, termasuk yang berhubungan dengan energi terbarukan, ekonomi biru, dan penurunan stunting, yang merupakan indikator SDGs yang masih perlu dikejar hingga tahun 2030.

Salah satu tantangan penting yang juga diangkat adalah perlunya harmonisasi data dan perencanaan antara pusat dan daerah. Bappenas, bersama Kementerian Dalam Negeri, tengah mengembangkan sistem yang memungkinkan sinkronisasi perencanaan dan pelaporan, sehingga kontribusi daerah terhadap SDGs dapat terukur dengan lebih jelas.

Dasar dari Ekosistem

Ia menekankan bahwa Indonesia masih berada dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan obligasi berbasis proyek yang solid. Oleh karena itu, sebelum memperluas penggunaan Orange Bond untuk proyek sosial lainnya, pemerintah harus terlebih dahulu memperkuat fondasi ekosistem yang ada.

Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap proyek yang diajukan benar-benar memenuhi syarat, dapat diukur, dan memiliki potensi untuk memberikan dampak sosial yang signifikan. Hal ini penting agar setiap inisiatif yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.