LIVE

Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko

Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%

uu cipta kerja
Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko
Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko (merdeka.com)

Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%

Arif Budimanta: Dalam UU Cipta Kerja, Semua Perizinan Berbasis Risiko

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta berharap, pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 tumbuh lebih dari 5 persen.

“Upaya pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi ini, salah satunya melalui akselerasi penerapan UU Cipta Kerja dengan segala aturan turunannya," jelas Arif.

Arif menjadi narasumber dalam focus group discussion yang mengusung tema ‘Reformasi Penerbitan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha’ di Medan.

Di hadapan kurang lebih 70 peserta FGD, Arif menjelaskan, stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% membutuhkan reformasi struktural.

Sejak adanya UU Cipta Kerja, Arif menambahkan, ada upaya untuk mereformasi secara struktural, di mana undang-undang ini memberikan kemudahan, pemberdayaan. Sekaligus perlindungan kepada dunia usaha.

“Dalam UU Cipta Kerja semua perizinan berbasis risiko, hal ini menjadi suatu terobosan baru yang lebih sistematis. Risiko itu menyangkut lingkungan, keselamatan manusia, serta aspek sosial lainnya,” ujar Arif. 

Sehingga, menurut Arif, perizinan dasar seperti PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), SLF (Sertifikat Laik Fungsi), dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) menjadi sangat penting dan perlu reformasi agar semakin mudah serta cepat prosesnya.

Lebih lanjut, Arif menekankan, bahwa dalam era 4.0, semua permohonan yang berkaitan dengan perizinan harus mulai beralih dari manual menjadi digital.

“Instrumen yang ada dalam perizinan itu ada instrumen sistem, yaitu OSS-RBA(Online Single Submission - Risk Based Approach). Adanya OSS ini, menjadi dorongan agar masyarakat, khususnya pemohon paham akan tata cara penggunaannya secara digital,” jelas Arif.  

Arif melanjutkan, sistem tersebut tidak akan terintegrasi dengan baik jika tidak ada kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penerima manfaat.

“Hal ini karena integrasi sistem membutuhkan integrasi aturan, jadi aturan itu tidak hanya berada di tingkat Kementerian saja, daerah pun perlu mengeluarkan Perda atau Perkada yang sejalan dengan peraturan pusatnya,” tambah Arif.

Arif mendorong para peserta FGD untuk melakukan diskusi secara terbuka, serta memberikan usulan-usulan yang solutif demi menciptakan forum yang kritis dan dinamis.  

“Melalui FGD ini, kami (Satgas UU Cipta Kerja) sedang melakukan monitoring akan implementasi pelayanan perizinan berusaha di lapangan. Apakah sudah baik atau memang masih memerlukan perbaikan, sehingga dibutuhkan forum yang kritis dan solutif,” terang Arif.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN Rahma Julianti menjelaskan, perizinan dasar KKPR sekarang menjadi semakin mudah.

Kemudian, yang paling penting memberikan kepastian kepada pemohon. 

“Bahkan bagi UMK, mereka bisa membuat penyataan mandiri di sistem OSS bahwa usaha yang mereka jalankan sesuai dengan rencana tata ruang, bisa langsung terbit itu,” terang Rahma.

Walaupun secara aturan sudah mengalami perbaikan, tetapi menurut Rahma, masih ada beberapa isu yang sering dihadapi saat pelaksanaannya.

“Isu pelaksanaan KPPR secara umum ada tiga aspek, pertama dari segi SDM, masih ada pemohon yang belum paham terkait proses bisnis pelayanan penerbitan KKPR,” ungkap Rahma. 

Isu lainnya, Rahma menjelaskan, ada dari aspek teknis pelaksanaannya, di mana ada ketidaksesuaian KKPR otomatis hasil dari pernyataan mandiri pelaku usaha dengan rencana tata ruang dan tingkat risiko kegiatannya.

Serta dari aspek Sistem Elektronik Pelayanan KKPR, seperti masih terjadi error di sistem OSS.

Akan tetapi, Kementerian ATR/BPN pun, ungkap Rahma, sudah menyiapkan roadmap percepatan agar isu tersebut bisa diatasi.

“Ada 4 strategi percepatan pelayanan KKPR, yaitu percepatan penyusunan RDTR, pembangunan dan pemanfaatan pusat data nasional, peningkatan kualitas SDM pelayanan KKPR, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam ekosistem digital layanan KKPR,” ujar Rahma.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Guru Yono dan Anak Istri, Korban Jembatan yang Rusak 16 Tahun

{{caption}}
WNI Asal Prabumulih Disekap dan Dianiaya di Malaysia

{{caption}}
Terungkap! Motif TNI Tembak TNI di Palembang Berawal dari Masalah Sepele

{{caption}}
Sosok yang Sembunyikan Senjata Rakitan di Kasus TNI Tembak TNI

{{caption}}
Kasus TNI Tembak TNI di Kafe, Sertu MRR Jadi Tersangka

{{caption}}
Misteri Kematian Siswi SMK di Nias, Polisi Temukan Luka Tusuk dan Lebam

Topik Terkait
{{caption}}
Pemkab Sleman Perkuat Investasi Melalui Digitalisasi Layanan Perizinan yang Responsif dan Transparan

Pemerintah Kabupaten Sleman gencar menerapkan digitalisasi layanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien bagi pelaku usaha.

Digitalisasi Layanan Perizinan Sleman
{{caption}}
DPMPTSP Kota Jambi Permudah Penyederhanaan KKPR Darat untuk Dorong Usaha Mikro

DPMPTSP Kota Jambi menyederhanakan proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi pelaku usaha mikro, mempercepat legalitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelayanan Publik
{{caption}}
Pemkab Jayawijaya Perkuat Layanan Perizinan untuk Optimalkan PAD Daerah

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperkuat Layanan Perizinan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026, melalui forum konsultasi publik dan penyusunan Perbup.

Layanan Perizinan Jayawijaya
{{caption}}
BPN Jatim Fasilitasi Bimtek KKPR, Dukung Percepatan Investasi Pelaku Usaha

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

BPN Jatim
{{caption}}
Tekad Kuat Wamen Investasi Benahi Perizinan Demi Ekonomi Tumbuh 8 Persen

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM saat ini tengah melakukan revisi terhadap tiga peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021.

bkpm
{{caption}}
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

uu cipta kerja
{{caption}}
Kini Izin Mendirikan Bangunan Gedung Lebih Cepat dan Mudah, Begini Caranya!

Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital

Izin Bangunan
{{caption}}
Disnaker Sumut Desak Kemenaker Evaluasi Perusahaan Alih Daya Bermasalah

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

bobby nasution
{{caption}}
Ketua PP Muhammadiyah Soroti Maraknya Konflik Lahan PSN, Desak Penegak Hukum Bertindak

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

busyro muqoddas
{{caption}}
Polres Bekasi Bongkar Praktik Oplos Gas Bersubsidi, Raup Omzet Ratusan Juta Rupiah

Polres Metro Bekasi berhasil membongkar praktik oplos gas bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan omzet fantastis mencapai ratusan juta rupiah. Simak detail pengungkapan praktik oplos gas ini.

bahaya gas oplosan
{{caption}}
Polres Metro Tangerang Kota Ungkap Penjualan Benih Lobster Ilegal Senilai Rp3,3 Miliar

Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengungkap praktik penjualan benih lobster ilegal di Tangerang, mengamankan dua pelaku dan ribuan BBL jenis pasir yang akan diselundupkan ke Singapura.

benih lobster ilegal
{{caption}}
Usul Kenaikan 8 Persen: Dewan Pengupahan Sumsel Bahas UMP 2026, Akankah Terealisasi?

Dewan Pengupahan Sumsel mengusulkan kenaikan UMP Sumsel 2026 sebesar 8 persen, namun penetapan akhir masih menunggu regulasi pusat. Akankah usulan ini disetujui?

dewan pengupahan
{{caption}}
Tahu Tidak? Revisi RTRW Sulawesi Utara Jadi Pijakan Pembangunan Bumi Nyiur Melambai Hingga 2044

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan Revisi RTRW Sulawesi Utara akan menjadi kompas pembangunan selama dua dekade mendatang. Simak detail tahapan dan harapan besar ini!

bumi nyiur melambai
{{caption}}
Staf Khusus Jokowi Sekaligus Ekonom Indonesia, Arif Budimanta Meninggal Pada Usia 57 Tahun

Ekonom Indonesia dan Staf Khusus Bidang Ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hari ini meninggal.

arif budimanta
{{caption}}
Mengenang Arif Budimanta: Siapa Ekonom Pejuang Ekonomi Pancasila yang Teguh pada Konstitusi?

Arif Budimanta, ekonom yang konsisten memperjuangkan Ekonomi Pancasila, telah berpulang. Simak bagaimana pemikirannya membentuk arah ekonomi kerakyatan Indonesia.

arif budimanta