Susah Dapat LPG 3 Kg, Warga Ngamuk di Depan Menteri Bahlil

Bahlil meminta agar petugas tidak memisahkan warga yang mengajukan protes, dan lebih memilih untuk melakukan dialog langsung terkait masalah LPG 3 Kg.

Kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pangkalan gas yang terletak di Tangerang, Banten, tidak lepas dari aksi protes warga yang mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan LPG 3 Kg dalam seminggu terakhir.

Salah satu warga, Effendi, menunjukkan kekecewaannya dengan melakukan protes sambil berteriak dan membawa tabung gas 3 Kg yang kosong di Pangkalan LPG Budi Setiawan, Jalan Palem Raya, Cibodasari, Kota Tangerang, pada Selasa (4/2/2025).

"Jangan bikin susah warga, jangan bikin kebijakan yang menyusahkan warga, kami harga mahal sedikit enggak apa-apa yang penting gampang dapatnya!" teriaknya dengan penuh emosi.

Aksi protes tersebut sempat membuat petugas TNI dan Polisi harus memisahkan Effendi dari kerumunan. Namun, Bahlil meminta agar petugas tidak memisahkan warga tersebut dan lebih memilih untuk melakukan dialog langsung.

"Bapak dengar ya, saya juga kan sebagai rakyat. Bapak, niat saya itu baik, karena subsidi kita Rp87 triliun per tahun tujuannya agar masyarakat mendapatkan harga Rp19 ribu, tapi yang terjadi sebagian digunakan untuk industri, harganya dinaikkan 25-30 ribu," ungkap Bahlil menjelaskan situasi yang ada.

Dalam kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa sebagai Pemerintah, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan subsidi yang dikeluarkan tepat sasaran. Oleh karena itu, penataan penjualan LPG dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada.

"Makanya bapak tidak perlu khawatir, sekarang pengecer kita naikkan statusnya menjadi subpangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap Rp19 ribu, atau maksimal Rp20 ribu, supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi," tambahnya dengan penuh keyakinan.

Warga Mengeluh Kebijakan Bahlil Justru Menyulitkan Rakyat

Menanggapi penjelasan Bahlil, Effendi mengajukan pertanyaan kembali. Sebagai orang yang memegang kebijakan, Bahlil seharusnya memiliki sarana untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran, seperti penimbunan gas subsidi atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, tidak perlu ada kebijakan yang menyulitkan masyarakat Indonesia.

"Saya menggunakan akal sehat, Pak. Jika ada yang nakal, seperti menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak memiliki wewenang dan alat untuk bertindak, bukan rakyat yang harus dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kami diminta untuk menjadi subpangkalan, apa saja persyaratannya? KTP adalah hal yang bersifat pribadi," tanya Effendi.

"Tidak ada persyaratan," jawab Bahlil.

"Pak, Bapak paham kan? Kita sama-sama orang Timur," kata Effendi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Bahlil.

Akhirnya, dialog tersebut diakhiri. Bahlil pun meninggalkan lokasi pangkalan agen gas 3 Kg. Sementara itu, Effendi masih dalam proses penanganan oleh petugas gabungan.

Sementara petugas lainnya mengambil gas kosong dan membelikan gas baru yang terisi.