Pemerintah Rusia Bagi-bagi Fulus ke Anak Muda, tapi Syaratnya Begini

Rusia beri bonus 100.000 rubel pada mahasiswi di bawah 25 tahun yang melahirkan anak sehat untuk tingkatkan kelahiran.

Dalam upaya mengatasi penurunan angka kelahiran, Rusia meluncurkan kebijakan baru berupa bonus keuangan sebesar 100.000 rubel (sekitar Rp81 juta) bagi mahasiswi di bawah usia 25 tahun yang melahirkan anak sehat. Kebijakan ini mencerminkan langkah serius Rusia dalam menghadapi krisis demografi yang terus memburuk.

Program ini berlaku bagi mahasiswi penuh waktu yang tinggal di wilayah Karelia. Namun, bonus ini tidak diberikan untuk bayi lahir mati.

Selain itu, belum ada kejelasan apakah insentif akan dicabut jika anak meninggal akibat Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) atau jika bayi lahir dengan disabilitas. Kebijakan ini juga belum mencakup bantuan tambahan untuk perawatan anak atau pemulihan pasca-persalinan.

Krisis Angka Kelahiran di Rusia

Angka kelahiran Rusia mencapai titik terendah dalam sejarah. Hanya 599.600 bayi yang lahir pada paruh pertama tahun 2024, penurunan sebesar 16.000 dari periode yang sama pada tahun 2023.

Kremlin menyebut situasi ini sebagai “bencana bagi masa depan bangsa.” Tingginya angka kematian dewasa, rendahnya kelahiran, dan peningkatan emigrasi memperparah penurunan populasi.

Tidak hanya Karelia, sejumlah wilayah lain di Rusia juga menawarkan program serupa. Di kota Tomsk, program ini sudah diterapkan, dan setidaknya 11 pemerintah daerah lainnya memberikan insentif keuangan kepada mahasiswi yang memiliki anak.

Peningkatan Pembayaran Maternitas

Pemerintah nasional Rusia berencana meningkatkan pembayaran maternitas mulai tahun 2025. Ibu yang melahirkan anak pertama akan menerima tunjangan sebesar 677.000 rubel. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mendukung keluarga dan meningkatkan angka kelahiran.

Meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan, populasi Rusia terus menurun. Perang di Ukraina semakin memperburuk situasi dengan meningkatnya korban jiwa dan eksodus besar-besaran warga. Kritik mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan krisis demografi.