Menkominfo Ajukan Anggaran 2025 Rp 12,3 Triliun, Ini Program Prioritasnya

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) siap mengakselerasi Transformasi Digital nasional di tahun 2026, memprioritaskan pemanfaatan infrastruktur untuk program berdampak langsung bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan program Transformasi Digital Kemenkum akan rampung sepenuhnya pada April 2026, menjanjikan layanan publik yang lebih mudah dan pasti bagi masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan pengembangan teknologi inklusif di Indonesia, seiring proyeksi ekonomi digital yang mencapai Rp5.500 triliun pada 2030. Inisiatif Garuda Spark digulirkan untuk menciptakan inovasi dan peluang.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan mempertahankan pagu Anggaran Komdigi 2026 sebesar Rp8 triliun, fokus pada operasional dan proyek infrastruktur digital. Cukupkah dana ini untuk ambisi digital nasional?

Penambahan anggaran tersebut untuk mengcover beberapa program yang telah dicanangkan Kemkomdigi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta tambahan anggaran kepada Komisi I DPR RI sebesar Rp12,6 triliun.

Program prioritas yang perlu diprioritaskan untuk mengupayakan layanan publik dipastikan akan terus berlanjut.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengungkapkan alasan mengapa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diubah.

Saat keluar dari Gedung Bareskrim Polri, Budi Arie Setiadi enggan memberikan komentar soal substansi pemeriksaan.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyoroti medsos X milik Elon Musk. Ada apa?

Menkominfo bakal menutup akses layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia.

Menkominfo mengklaim jumlah deposit masyarakat pada situs judi online menurun signifikan menjadi Rp34,49 Triliun atau sekitar 50 persen.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN

NasDem menanggapi soal desakan mundur terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas kasus serangan siber pusat data nasional.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI berkolaborasi untuk memperkuat jurnalisme sains di Nusa Tenggara Barat (NTB), membekali wartawan dengan kemampuan verifikasi dan penerjemahan informasi ilmiah di tengah gempuran AI dan disinf

Anggota DPR RI Abdullah menegaskan restorative justice kasus bullying dapat diterapkan tanpa intimidasi, memastikan pemulihan korban, menyoroti kasus di Banjarbaru yang melibatkan anak pejabat.

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk memprioritaskan persiapan puncak haji Armuzna, terutama setelah 80% jemaah tiba di Makkah, mengingat mayoritas jemaah lansia membutuhkan perhatian khusus.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Kecelakaan maut di Musi Rawas Utara memicu desakan dari anggota DPR RI untuk evaluasi menyeluruh kualitas Jalan Lintas Sumatera serta pengawasan transportasi publik yang lebih ketat.