Parliamentary Threshold

Delapan partai nonparlemen mengusulkan Ambang Batas Parleman 1 persen untuk mengurangi suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

Pemerintah menyiapkan isu strategis untuk RUU Pemilu. Ambang Batas Parlemen jadi sorotan. Panja Komisi II menata 25 agenda hingga Desember 2026.

PPP sudah memiliki kajian terkait ambang batas parlemen yang saat ini bergulir di DPR untuk pembahasan revisi UU Pemilu.

Usulan tersebut mengacu pada penelitian para aktivis kepemiluan, termasuk Perludem, dengan menggunakan rumus Taagepera.

Raja Juli menyebut PSI telah memiliki pengalaman mengikuti dua kali pemilu.

Angka tersebut akan menjadi usulan resmi partai dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Sebelumnya sejumlah partai peserta pemilu berbeda pendapat mengenai ambang batas dalam revisi UU Pemilu.

Menurutnya, besaran tersebut perlu dilihat dari tujuan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam memperkuat efektivitas parlemen.

Bahlil Lahadalia menilai PT 5 persen sebagai angka ideal. PAN keberatan jika ambang dinaikkan di atas 4 persen dan merujuk putusan MK.

Eddy Soeparno menilai pembahasan Parliamentary Threshold perlu konsensus antarpapol. PAN belum membeberkan angka dan menyerahkan ke para ketum.

PAN menilai kenaikan ambang batas parlemen tersebut berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah telah bertemu untuk membahas sejumlah poin perubahan UU Pemilu.

Usulan tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang dalam pelaksanaan Pemilu.

Mereka menilai, penerapan PT berpotensi membuat jutaan suara rakyat tidak terwakili di parlemen.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menyelenggarakan Seminar Nasional yang membahas isu Parliamentary Threshold di Jakarta Selatan.

Menurut Kholid, ambang batas parlemen dibutuhkan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik di parlemen. politik di DPR bisa semakin besar.

Partai Golkar menekankan pentingnya sistem multipartai sederhana agar pemerintahan presidensial berjalan efektif dan stabil. Mengapa penyederhanaan ini krusial untuk masa depan politik nasional?

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Anggota DPR dari PKB, Muhammad Khozin, menanggapi usulan PAN terkait penghapusan parliamentary threshold. Ia menilai langkah ini akan membuat parlemen semakin gemuk dengan banyak partai, sehingga perlu pertimbangan matang.