PPP Respons Wacana Parliamentary Threshold 5 Persen: Bunga-Bunga Demokrasi

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muh Mardiono merespons terkait wacana parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang Undang Pemilu. PPP menyebut ambang batas parlemen sebesar 5 persen baru sebatas wacana dan bunga-bunga demokrasi.

Mardiono mengaku PPP sudah memiliki kajian terkait ambang batas parlemen yang saat ini bergulir di DPR untuk pembahasan revisi UU Pemilu. Mardiono juga mengaku sudah bertemu sejumlah pimpinan partai politik (parpol) untuk membahas terkait ambang batas parlemen.

"Tidak semuanya menyetujui untuk nanti parliamentary threshold itu nanti dipatok pada 5 persen. Tetapi (isu PT 5 persen) ini baru pada batas wacana, dan itu kan tidak berada dalam forum resmi," ujar Mardiono usai Silaturahmi dan Konsolidasi DPW PPP Sulsel di Arifah Convention Hall, Kabupaten Gowa, Senin (28/9) malam.

Mardiono bahkan menyebut wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen baru sebagai bunga-bungan demokrasi. Dia menegaskan perdebatan soal ambang batas parlemen akan terjadi saat di forum resmi.

"Wacana-wacana itu hanya pemikiran-pemikiran sebagai bunga-bunga demokrasi, karena tidak berada dalam forum yang resmi. Nanti forum yang resmi adalahperdebatan yang muncul di dalam pembahasan undang-undang itu," ujar Mardiono.

Meski demikian, Mardiono menegaskan PPP sangat siap dengan sistem Pemilu apapun. Kegagalan meraih suara sesuai ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2019 menjadi pelajaran berharga. Mardiono bahkan yakin dan siap, jika partai berlambang kakbah ini mampu kembali masuk parlemen dengan sistem apapun.

"PPP sudah 11 kali ikut pemilu. Kita (sistem Pemilu) terbuka sudah, tertutup sudah, kemudian dengan multi-partai, tanpa parliamentary threshold sudah. Kemudian ada parliamentary threshold juga sudah. Sehingga nanti apapun yang diputuskan oleh sebuah kesepakatan pada sebuah undang-undang yang sah, pasti PPP akan mengikuti untuk terus ikut berkompetisi," kata Mardiono.

Strategi PPP Masuk Parlemen

Mardiono pun mengungkapkan sudah menyiapkan strategi PPP agar bisa kembali masuk dalam parlemen. Mardiono mengaku sejak Pemilu 2014, perolehan suara PPP tidak turun secara drastis.

Dia membeberkan pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 39 kursi di DPR setelah meraih suara 8,9 juta. Selanjutnya, pada Pemilu 2019, PPP kembali meraih 8,4 juta suara dan mendapatkan 19 kursi.

"Kemudian terakhir tahun 2024, kita masih 8,22 juta (suara), tetapi suaranya kita hanya 12 kursi, dengan jumlah suara DPR RI itu kurang 130 ribu untuk mencapai parliamentary threshold," kata dia.

Mardiono melihat kelemahan partainya, yakni tidak berbanding lurus antara perolehan suara di tingkat kabupaten dengan pusat. Hal itulah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi dirinya agar PPP bisa kembali ke parlemen.

"PR-nya adalah membuat bagaimana suara itu di bawah bisa berbanding lurus. Jadi suara di kabupaten, kota, dan suara di provinsi, kemudian suara di pusat," ujar Mardiono.

"Juga daerah-daerah sebagian besar kemarin itu banyak yang tidak berbanding lurus. Sehingga suara kita untuk pusat dan provinsi banyak yang hilang, ada di daerah kabupaten dan kota. Nah kita tinggal mensetarakan itu," imbuh dia.

Mardiono menyebut hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurang adanya kerja sama antara grassroot dengan calon legislatif (caleg) pusat. Untuk itu, Mardiono mengaku sedang memperbaiki hal tersebut dengan memperkuat dengan cara konsolidasi.

"Kalau itu sudah selesai semuanya, berarti struktur kita sudah lengkap, kita sudah Go Ahead, karena kita di dalam struktur itu kalau lengkap semuanya sampai ke tingkat grassroot. Kita punya suara 11 juta," kata Mardiono.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel Iham Ari Fauzi Amir Uskara mengatakan kehadiran Ketua Umum PPP Muh Mardiono ke Sulsel untuk memberikan arahan langsung kepada seluruh kader partai terkait isu-isu yang muncul, yakni soal ambang batas parlemen. Apalagi, sejumlah partai politik mendorong agar ambang batas parlemen mencapai 5 persen.

"Bapak Haji Mardiono mengingatkan beberapa isu satu dua minggu kebelakang ini cukup kencang terkait parliamentary threshold yang disebarkan oleh beberapa teman-teman di Senayan itu terkait 5 persen. Nah itu kan isu yang sangat kencang beredar,, padahal itu belum disahkan sebagai UU pemilu apalagi sampai ke PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum)," tutur Iham.

Bagi Ilham, wacana ambang batas parlemen sebesar 5 persen untuk memancing respon parpol non-parlemen. Meski demikian, Ilham menegaskan PPP tidak akan goyah dan solid terkait ambang batas parlemen.

"Oleh karena itu, kami tegaskan di sini di Sulawesi Selatan bahwa 5% ini tidak menggoyahkan semangat dari teman-teman. Tidak menggoyahkan semangat teman-teman untuk maju dan bertarung di DPR RI untuk Pemilu 2029," tutur Iham.

Mantan Calon Wakil Wali Kota Makassar ini menilai ambang batas parlemen sebesar 5 persen sebagai Test The Water. Ia ingin ambang batas parlemen sebesar 5 persen tidak mematahkan semangat kader PPP maju bertarung di Pemilu 2029.

"Jadi 5 per ini kita anggap sebagai Test The Water dari teman-teman untuk mengecek seberapa kuat partai-partai non-Senayan ini mau bertarung. Karena kita lihat partai Senayan ini ada beberapa yang kencang sekali. Nah jangan sampai isu 5 persen ini untuk mematahkan semangatnya itu," kata Iham.