Hakim Yamanie

Mantan hakim agung Ahmad Yamanie dilaporkan terkait pemalsuan salinan putusan kasasi dalam kasus gembong narkoba.

"Kita belum temukan suratnya yang ditandatangani untuk 15 tahun yang diubah jadi 12 tahun," kata Kabareskrim.

Polri masih meminta MA untuk menyerahkan surat vonis asli yang dibuat hakim Yamanie.

Sutarman belum bisa memastikan tindakan yang dilakukan hakim Yamanie masuk dalam delik pidana.

"Kabareskrim mencarinya di mana? Kalau minta ke MA atau kejaksaan di Surabaya pasti dapat," kata Wakil Ketua KY Imam.

Sebelumnya, Komisi Yudisial melaporkan Yamanie ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan putusan.

Dalam pemeriksaan nanti, KY akan melakukan penyesuaian antara dugaan pemalsuan itu dengan alat bukti yang ada.

"Manusia itu cerdik. Pengawasan di MA cukup ketat," kata Hatta.

MA akan serius menindak semua hakim nakal tanpa pandang bulu.

Yamanie sebelumnya dipecat dalam sidang kode etik karena mengubah salinan putusan.

"Dalam hal memalsukan seperti itu, jiwa hakimnya tidak ada lagi," kata Harifin.

Putusan MA akan menjadi dasar bagi Polri untuk memproses Hakim Yamanie.

Yamanie mengaku mengubah putusan tersebut lantaran mendapat perintah dari Ketua Majelis PK Imron Anwari.

Polisi hingga kini belum bergerak untuk memeriksa Yamanie.

Polri masih harus melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk menyelidiki kasus dugaan pemalsuan putusan itu.

Dokumen tersebut diserahkan hari ini sekitar pukul 14.00 WIB.

Namun MA tidak menutup jalan bagi Komisi Yudisial apabila ingin melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Agung Imron.

"Saya dengar rekomendasinya juga diberhentikan, tapi belum. Mungkin menunggu MKH ini dulu," ujar juru bicara MA Djoko.

"Itu sudah masuk ranahnya polisi. Dulu dari polisi sudah minta kami melaporkan," ujar Wakil Ketua KY Imam Anshori.

"Musibah karena ini sangat memperburuk citra lembaga," ujar Djoko Sarwoko.