WFH ASN

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Kebijakan WFH perdana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai diterapkan pada Jumat (10/4).

Pemerintah Kota Jakarta Timur memastikan Senam Sehat ASN Jakarta Timur tetap berjalan setiap Jumat, meskipun kebijakan WFH diberlakukan, sebagai upaya menjaga kebugaran dan optimalisasi pelayanan publik.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan layanan Bandara Soetta tetap beroperasi normal, tidak terdampak kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun pergerakan penumpang melandai.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Pemerintah Kota Jakarta Timur memberlakukan Sistem Pengawasan WFH ASN Jakarta Timur yang ketat berbasis digital. Bagaimana Pemkot memastikan disiplin dan pelayanan publik tetap terjaga?

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.

Pemerintah Aceh memastikan kualitas Pelayanan Publik Aceh tidak terganggu dengan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, demi transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah mengkaji Penerapan WFH ASN sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini diharapkan membawa efisiensi dan transformasi digital dalam layanan publik.

Pemerintah Provinsi Banten tengah mengembangkan Aplikasi Pemantauan ASN WFH Banten untuk memastikan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap optimal saat bekerja dari rumah setiap Jumat, sekaligus menekan konsumsi energi.

Pola kerja seperti ini berpotensi membuat hari Jumat menjadi bagian dari akhir pekan panjang, sehingga efektivitas pelayanan publik perlu jadi perhatian utama.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diterapkan di wilayahnya, hal itu berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan kebijakan baru yang mendorong Efisiensi Energi, termasuk skema kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik penetapan hari Jumat sebagai hari WFH ASN, mulai berlaku 1 April 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan segera merilis Surat Edaran (SE) mengenai imbauan Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Energi bagi perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai langkah lanju

Pemerintah Kabupaten Tangerang menanti petunjuk teknis **Penerapan WFH ASN** dari pemerintah pusat sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM global, dengan rencana implementasi setelah Lebaran untuk efisiensi.